Sri Lanka Bangkrut Tak Mampu Bayar Utang, Cek Bagaimana Indonesia Mengelola Utang

Ketika terjadi pandemi, sektor pariwisata yang menjadi sektor andalan kolaps. Sri Lanka menghabiskan lebih banyak uang untuk impor kebutuhan pokok. Hingga tidak bisa membayar kewajiban utang luar negeri. Cadangan devisanya banyak tersedot untuk membayar kewajiban cicilan utang. Hal ini diperparah dengan kenaikan harga energi yang kian meroket akibat perang Rusia dan Ukraina.

Utang luar negeri Pemerintah Sri Lanka per akhir 2021 mencapai US$ 32,8 miliar (sekitar Rp 471 triliun), atau mencapai 39,35 persen dari PDB. Cadangan devisa Sri Lanka tercatat mencapai US$ 1,92 miliar (Rp 27,5 triliun) per akhir Mei 2022, Namun, Sri Lanka harus membayar utang sekitar US$ 4 miliar (Rp 57,4 triliun) yang jatuh tempo tahun ini. Bank Sentral Sri Lanka (CBSL) mengumumkan gagal bayar. Bank sentral juga menaikkan suku bunga demi mengatasi lonjakan harga akibat kelangkaan kebutuhan pokok.

Adapun posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan II 2022 tercatat sebesar US$ 403 miliar, turun dibandingkan dengan posisi utang luar negeri pada triwulan sebelumnya sebesar US$ 412,6 miliar. Perkembangan tersebut karena penurunan posisi utang luar negeri sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta.

Utang Pemerintah merupakan instrumen atau alat dalam menjalankan kebijakan fiskal berupa pembiayaan APBN. Pengelolaan utang diatur dan dilaksanakan sesuai dengan UU dan perencanaannya harus melalui persetujuan dan penetapan oleh DPR. Pelaksanaannya dilaporkan secara transparan serta diawasi dan diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan.

Penggunaan utang sebagai salah satu sumber pembiayaan tidak terlepas dari kebijakan defisit APBN yang diambil Pemerintah untuk tujuan countercyclical. Kebijakan yang bersifat countercyclical (kebijakan proaktif untuk melawan tren penurunan) ini diambil untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di saat kondisi perekonomian melemah.

Pemerintah Indonesia tetap mengelola utang secara hati-hati serta mengantisipasi berbagai kemungkinan. Langkah yang diambil antara lain dengan mengoptimalkan belanja negara sesuai kebutuhan, meningkatkan pendapatan negara yang kini mendapatkan berkah harga komoditas internasional dan kerja sama dengan Bank Indonesia. Indonesia termasuk negara yang mendapatkan windfall profit, sama halnya Argentina, Brasil dan Malaysia.

Diketahui rasio utang Indonesia akhir tahun 2019 di kisaran 30 persen PDB, jauh lebih rendah dibandingkan Sri Lanka yang telah mencapai 87 persen PDB. Defisit fiskal Sri Lanka di tahun 2019 juga telah mencapai 9,6 persen, di mana Indonesia sebelum masa pandemi selalu berada di bawah 3 persen sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Dari sisi moneter, Indonesia sangat konservatif, independen, dan kredibel. Bank Indonesia sangat konsisten menjaga stabilitas inflasi dengan skema target inflasi. Inflasi selama lima tahun terakhir tetap terjaga di bawah 5 persen.

Berbagai proyeksi lembaga internasional juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang cukup kuat dalam menghadapi krisis global saat ini, neraca berjalan surplus, laju pertumbuhan juga diproyeksi sekitar 5 persen. Indonesia juga diuntungkan dari sisi penerimaan negara yaitu dari perdagangan karena Indonesia adalah pengekspor banyak komoditas seperti nikel, tembaga, batubara, dan CPO.

Berbeda dengan Sri Lanka, pengelolaan pembiayaan Indonesia dilaksanakan secara hati-hati dan terukur risikonya dengan mengedepankan akuntabilitas. Pemerintah memastikan kondisi APBN masih sangat baik, jauh berbeda jika dibandingkan Sri Lanka yang saat ini dihadapkan pada krisis utang. Utang Pemerintah Indonesia diarahkan untuk sektor-sektor produktif dan mendesak diperlukan masyarakat dan hal ini telah mampu menopang kondisi fiskal dan APBN Indonesia yang kuat dan jauh sangat berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh Sri Lanka. Situasi yang terjadi di Sri Lanka menjadi pelajaran yang berharga bagi Indonesia untuk menguatkan aspek mitigasi dan pengelolaan anggaran secara hati-hati. (*)