Upaya Kementerian PUPR Bangun Konektivitas Wilayah Nusantara

INFO NASIONAL - Dalam pemerataan pembangunan di Indonesia dan meningkatkan daya saing negara, konektivitas antardaerah dan wilayah memegang peranan vital. Sebagai penunjang utama konektivitas di jalur darat, infrastruktur jalan terus dikebut pembangunannya. Untuk mengembangkan infrastruktur jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyusun Indonesia Road Development Plan 2015-2019.

Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat membuka 15th Road Engineering Association of Asia and Australasia (REAAA) Conference di Nusa Dua, Bali, Rabu, 22 Maret 2017. Dalam acara yang juga dihadiri Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dan Presiden REAAA Hermanto Dardak itu, Menteri Basuki mengatakan konektivitas antarwilayah menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing negara.

Dalam Indonesia Road Development Plan 2015-2019, dilakukan penyusunan program antara lain pembangunan jalan raya baru sepanjang 2.650 kilometer dan jalan tol baru 1.000 km. Selain itu, dilakukan pengembangan kapasitas jalan eksisting sepanjang 3.073 km. “Program pembangunan dan pengembangan jalan ini dilakukan untuk mendukung infrastruktur lain, seperti bandara, pelabuhan laut, kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan pariwisata,” tuturnya.

Dalam implementasi, seluruh rencana pengembangan tersebut membutuhkan dana Rp 733 triliun. Dari total biaya tersebut, pemerintah dapat memenuhi 37 persen (sekitar Rp 268 triliun). Sebesar 27 persen diharapkan dipenuhi pemerintah daerah dan 9 persen dari BUMN. Sisanya 27 persen diharapkan dapat dipenuhi pihak swasta dengan mekanisme kerja sama pemerintah swasta (KPS).

“Kami menerbitkan serangkaian peraturan untuk menumbuhkan iklim investasi, seperti aturan dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, fasilitas pajak, termasuk hal yang sering menghambat selama ini, yaitu pengadaan tanah,” ujar Basuki.

Menurut Basuki, forum konferensi internasional REAAA menjadi sarana tepat bagi para ahli pembangunan jalan untuk berdiskusi, berbagi ide, pengalaman praktis dan teknologi baru, termasuk kebijakan publik terkait dengan investasi jalan. “Diharapkan bisa meningkatkan peran KPS di kalangan anggota REAAA dalam menjawab peluang pembangunan infrastruktur, khususnya di kalangan negara berkembang,” ucapnya.

REAAA adalah asosiasi para pembangun jalan dari berbagai negara. Resmi berdiri pada 15 Juni 1973, REAAA didirikan untuk mengembangkan disiplin keilmuan dan praktek pembangunan jalan di wilayah Asia Pasifik. Termasuk mengembangkan kemampuan profesional dan jejaring komersial di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. REAAA beranggotakan 1.400 profesional yang berkecimpung dalam pembangunan jalan dan industri terkait yang berasal dari 24 negara. (*)