Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Internasional

Arab Saudi, Kuwait dan UAE Setuju Bantu Yordania Rp 35 Triliun

Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab, Senin, 11 Juni 2018, sepakat menyiapkan paket dana bantuan kepada Yordania sebesar Rp 35 triliun.

11 Juni 2018 | 14.00 WIB

Raja Salman (kiri) bertemu dengan Raja Yordania Abdullah II (tengah), Perdana Menteri Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Rashid (kanan) dan Emir Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (membelakangi kamera) di Istana Safa Mekkah, Senin, 11 Juni 2018. (SPA)
Perbesar
Raja Salman (kiri) bertemu dengan Raja Yordania Abdullah II (tengah), Perdana Menteri Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Rashid (kanan) dan Emir Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (membelakangi kamera) di Istana Safa Mekkah, Senin, 11 Juni 2018. (SPA)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab, Senin, 11 Juni 2018, sepakat menyiapkan paket dana bantuan kepada Yordania senilai US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 35 triliun (kurs Rp 13.937/dolar).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

"Paket bantuan ini untuk mengatasi krisis keuangan Yordania menyusul unjuk rasa anti-penghematan," tulis Arab News, Senin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Perdana Menteri Yordania Hani al-Mulki mengundurkan diri, Senin, 4 Juni 2018. [http://www.thebaghdadpost.com]

Paket bantuan itu, Saudi Press Agency melaporkan, diumumkan pada pertemuan tingkat tinggi empat negara di Kota Suci Mekkah untuk mendukung dana cadangan Bank Central Yordania, jaminan Bank Dunia, pendukung anggaran negara lima tahun dan pembangunan berbagai proyek.

Pertemuan yang digagas oleh Raja Salman itu dihadiri oleh Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum dan Emir Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.Omar Razzaz, 58 tahun, Perdana Menteri Yordania. Sumber: Twitter

Yordania dilanda krisis ekonomi hebat setelah negeri itu harus bayar utang ke lembaga keuangan internasional, IMF, pada 2016. Keadaan ini diantisipasi dengan langkah penghematan pemerintah terhadap belanja negara, termasuk menaikkan harga kebutuhan pokok masyarakat dan pajak.

Kebijakan Yordania ini justru menuai protes warga. Mereka, sejak bulan lalu, berunjuk rasa menentang kenaikan harga dan RUU Pajak yang diajukan pemerintah ke Parlemen. Buntut dari kondisi tersebut, Raja Abdullah II mendesak Perdana Menteri Yordania Hani al-Mulki mundur. Dia digantikan oleh Menteri Pendidikan Omar Razzaz.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus