Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Manila – Kongres Filipina bakal meratifikasi Undang-Undang Bangsa Moro atau Bangsamoro Organic Law pada Senin, 23 Juli 2018 bersamaan dengan pidato kenegaraan Presiden Rodrigo Duterte.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca:
“Senin pagi besok, kedua kamar di Kongres baik DPR dan Senat bakal meratifikasi undang-undang ini,” kata Jesus G. Dureza, penasehat Presiden, seperti dilansir Manila Bulletin, Ahad, 22 Juli 2018.
UU Bangsamoro ini berlaku untuk wilayah selatan Pulau Mindanao. UU ini juga diharapkan bisa mengakhiri perang berkepanjangan antara kelompok separatis dan pemerintah, yang telah berlangsung selama lima dekade dengan sekitar 100 ribu orang tewas dari kedua belah pihak.
Dureza melanjutkan begitu Presiden Duterte menandatangani maka UU ini akan berlaku. UU ini juga disebut sebagai Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindano, BARMM.
Saat ditanya mengenai detil rencana penandatanganan UU Bangsamoro ini besok, Dureza menjawab,”Mari kita tunggu hingga terjadi besok.”
Baca:
Menurut dia, persetujuan kedua lembaga perwakilan rakyat di Filipina merupakan sebuah capaian besar. “Ini mimpi yang telah ditunggu lama untuk menjadi kenyataan bagi Bangsamoro,” kata dia.
Warga Muslim Filipina bersorak usai penandatanganan perjanjian perdamaian antara pemimpin Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan Presiden Filipina Benigno Aquino III saat berkumpul di depan istana kepresidenan di Manila, Filipina (27/3). Perjanjian ini akan mengakhiri pemberontakan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. (AP Photo)
UU Bangsamoro untuk wilayah otonom ini bakal menggantikan UU Wilayah Otonom di Muslim Mindanao. UU Baru ini kan menjadi pelaksanaan dari kesepakatan damai antara pemerintah dan kelompok separatis Moro Islamic Liberation Front.
Wilayah yang diatur UU Bangsamoro ini meliputi Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu dan Tawi-Tawi. Sejumlah daerah lain disekitarnya juga bakal bisa ikut bergabung setelah melakukan pemungutan suara.
UU Bangsamoro ini juga mengatur permbagian kekayaan 75 persen untuk Bangsamoro dan 25 persen untuk pemerintah pusat. Warga Pulau Mindanao Selatan bakal memiliki parlemen sendiri.
Dureza berharap publik di Filipina bakal mendukung pengesahan UU Bangsamoro ini setelah Duterte menandatanganinya.
