Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) memakzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, yang dituduh gagal menjalankan tugasnya menjaga perbatasan AS-Meksiko di selatan negara tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Usulan yang diputuskan melalui pemungutan suara pada Selasa itu disetujui oleh 214 anggota DPR AS dan ditolak oleh 213 lainnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Alejandro Mayorkas patut dimakzulkan dan Kongres AS memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukannya," kata Ketua DPR AS Mike Johnson dalam pernyataannya.
"Seperti pernyataan perang, pemakzulan juga bisa disebut sebagai wewenang paling besar yang dimiliki DPR AS," ujar politikus Partai Republik itu.
Meski demikian, kalangan pengkritik menyebut upaya pemakzulan di DPR AS tersebut terjadi meski tidak ditemukan bukti pelanggaran berat yang membuat Mayorkas patut dimakzulkan. Mereka juga menyebut upaya tersebut adalah murni tindakan politis.
Mayorkas menjadi anggota kabinet AS kedua yang dimakzulkan dalam 250 tahun sejarah negara tersebut. Satu-satunya menteri AS lain yang dimakzulkan DPR AS adalah Menteri Perang William Belknap pada 1876 akibat skandal suap.
Presiden Joe Biden mengecam anggota DPR AS dari Partai Republik yang mendukung pemakzulan tersebut sebagai "tindakan berat sebelah yang terang-terangan tidak konstitusional".
"Melepaskan solusi konkret ketika hal itu sangat rakyat butuhkan demi intrik politik semata bukanlah hal yang diharapkan rakyat AS terhadap pemimpinnya," kata Biden dalam pernyataannya.
"Kongres AS perlu bertindak untuk memberi saya, Menteri Mayorkas, dan pemerintahan saya perangkat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani situasi di perbatasan," tegasnya.
Setelah DPR AS gagal menyetujui kesepakatan untuk memperketat pengamanan perbatasan pekan lalu, Partai Demokrat menyebut rivalnya di DPR, Partai Republik, tidak punya keinginan memperbaiki keamanan perbatasan dan memanfaatkan isu itu hanya untuk kampanye politik.
Setelah Mayorkas dimakzulkan, proses selanjutnya dijalankan oleh Senat AS --yang dikuasai Demokrat. Senat akan mengadili tuduhan pemakzulan terhadap Mayorkas sebagai tindak lanjut hasil voting di DPR.
Meski demikian, sebagian besar senator tidak menunjukkan minat meneruskan proses tersebut. Pemimpin Partai Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, juga berkata pemakzulan Mayorkas tersebut adalah tindakan "pura-pura".
ANADOLU | AL JAZEERA
Foto 
