Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat bersumpah untuk memveto rancangan resolusi yang disiapkan Aljazair yang menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada Jumat, misi Aljazair untuk PBB mendistribusikan rancangan resolusi yang telah diubah kepada anggota Dewan Keamanan, menyerukan “gencatan senjata segera karena alasan kemanusiaan yang harus dihormati oleh semua pihak.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menanggapinya dengan mengatakan bahwa jika rancangan resolusi yang diajukan oleh Aljazair disetujui melalui pemungutan suara sebagaimana dirancang, maka rancangan tersebut tidak akan diadopsi oleh Washington.
Bagaimana Anggota Dewan Mendapatkan Hak Veto?
Hak veto ditawarkan kepada lima anggota tetap ketika PBB dan Dewan Keamanan dibentuk pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II. Direktur Kelompok Krisis Internasional PBB, Richard Gowan, mengatakan kepada CNN bahwa menawarkan negara-negara tersebut kemampuan untuk melindungi diri mereka dari resolusi Dewan Keamanan adalah satu-satunya cara Presiden Franklin D. Roosevelt dapat mengajak mereka bergabung dengan PBB.
Namun, seiring perjalanan waktu, veto tersebut telah menghambat kemampuan Dewan Keamanan untuk bertindak sesuai dengan pandangan mayoritas. Misalnya, ketika Rusia menginvasi Ukraina pada 2022, resolusi Dewan Keamanan apa pun yang dimaksudkan untuk memberikan sanksi atau mengutuk Rusia dapat diveto oleh Rusia sendiri.
Seberapa Sering Veto Digunakan selama Perang Israel Hamas?
Selain memveto resolusi gencatan senjata pada 8 Desember, AS juga memveto resolusi pada 18 Oktober yang menyerukan "jeda kemanusiaan". Pemungutan suara yang terakhir ini terjadi selama perjalanan Presiden Joe Biden ke Israel, dan delegasi AS di Dewan Keamanan mengatakan bahwa dewan perlu membiarkan diplomasi AS "berjalan”. Delegasi tersebut menyatakan kekecewaannya karena rancangan resolusi tersebut tidak mendukung hak Israel untuk membela diri.
Rusia dan Cina juga memveto resolusi 25 Oktober yang didukung oleh AS. Resolusi tersebut menuntut pembebasan segera para sandera yang diculik oleh Hamas dan menyerukan agar "semua langkah" diambil untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, termasuk jeda kemanusiaan. Perwakilan Cina di dewan tersebut mengatakan bahwa mereka memveto resolusi tersebut karena resolusi tersebut tidak menyerukan gencatan senjata, sebuah sentimen yang direfleksikan oleh Rusia dalam resolusi gencatan senjata yang diajukannya ke dewan tersebut setelah Cina dan Rusia memveto resolusi AS.
Bagaimana AS Menggunakan Hak Vetonya untuk Mendukung Israel?
AS telah memveto resolusi yang mengkritik Israel lebih banyak daripada anggota dewan lainnya - 45 kali per 18 Desember 2023, menurut analisis Blue Marble. AS telah memveto 89 resolusi Dewan Keamanan secara total sejak 1945, yang berarti lebih dari separuh vetonya digunakan untuk memveto resolusi yang mengkritik Israel. Dari resolusi DK PBB yang diveto, 33 di antaranya berkaitan dengan pendudukan Israel atas wilayah Palestina atau perlakuan negara itu terhadap rakyat Palestina.
Pertama kali AS menggunakan hak vetonya untuk mendukung Israel adalah pada September 1972, ketika AS memveto sebuah resolusi yang menyerukan agar Israel menghentikan agresinya di Lebanon. Ini adalah kedua kalinya AS menggunakan hak veto Dewan Keamanan; yang pertama adalah pada resolusi mengenai Rhodesia Selatan. Setelah itu, AS sering menggunakan hak vetonya untuk menghentikan resolusi yang mengkritik Israel. Antara tahun 1982 dan 1990, AS menggunakan hak veto untuk mendukung Israel sebanyak 21 kali - hampir setengah dari total veto AS untuk mendukung Israel. Resolusi-resolusi yang diveto tersebut mengkritik agresi Israel di Lebanon dan pendudukannya atas wilayah Palestina.
Sejak 2001, AS telah menggunakan hak vetonya untuk mendukung Israel sebanyak 14 kali.
Hak Veto Digunakan dengan Hemat hingga 1972
Sebelum 1972, sebagian besar anggota tetap DK PBB menggunakan hak veto mereka dengan hemat. Inggris menggunakan hak vetonya sebanyak lima kali, Prancis empat kali, dan Amerika Serikat serta Cina masing-masing satu kali. Di sisi lain, Rusia (yang pada saat itu masih merupakan Uni Soviet) menggunakan hak vetonya sebanyak 109 kali antara tahun 1946 dan 1971. Itu berarti dalam 25 tahun tersebut, Rusia menggunakan hak vetonya rata-rata lebih dari empat kali setiap tahun - lebih banyak daripada yang digunakan AS atau Cina dalam keseluruhan periode yang sama.
Resolusi DK PBB Kerap Diabaikan
Meskipun resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat secara hukum, resolusi-resolusi tersebut juga sering dilanggar. Direktur PBB untuk International Crisis Group, Richard Gowan, mengatakan kepada PBS NewsHour bahwa seruan gencatan senjata di masa lalu telah disahkan "dengan sedikit atau tanpa dampak."
Sebuah analisis 2002 menemukan bahwa, pada saat itu, setidaknya 91 resolusi Dewan Keamanan diabaikan. Israel dan Turki adalah yang paling banyak mengabaikannya, masing-masing dengan 31 dan 23 pelanggaran, menurut penelitian yang dilaporkan oleh Los Angeles Times. Banyak dari resolusi yang diabaikan Israel berkaitan dengan pendudukannya atas wilayah Palestina.
GLOBAL AFFAIRS | AL MAYADEEN
