Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Dilansir dari Aljazeera, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menambahkan Israel ke dalam "daftar hitam" negara-negara yang telah melakukan pelanggaran terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata, seperti yang dikonfirmasi oleh seorang diplomat Israel. Ribuan anak Palestina telah tewas akibat serangan militer Israel yang terus berlanjut di Jalur Gaza.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dalam sebuah unggahan di media sosial X pada hari Jumat, 7 Juni 2024, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan bahwa ia menerima pemberitahuan resmi dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengenai keputusan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Erdan menyebut keputusan ini sebagai sesuatu yang "sangat keterlaluan dan salah," sembari membagikan video dirinya berbicara di telepon dan mengutuk langkah tersebut.
"Saya merespons keputusan yang memalukan ini dan mengatakan bahwa tentara kami adalah yang paling bermoral di dunia. Satu-satunya yang harus masuk daftar hitam adalah Sekretaris Jenderal yang mendorong dan mendukung terorisme dan didorong oleh kebencian terhadap Israel," tulis Erdan.
Palestina Sambut Baik Keputusan PBB
Laporan tahunan tentang anak-anak dalam konflik bersenjata telah mencatat "daftar pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran terhadap anak-anak," termasuk pembunuhan dan pemutilasian, kekerasan seksual, serta serangan terhadap sekolah dan rumah sakit.
Daftar hitam ini bertujuan untuk mengecam pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran terhadap anak-anak. Namun, negara-negara lain dapat menggunakan daftar ini untuk membatasi penjualan senjata kepada pelanggar.
Pejabat senior Palestina, Riad Malki, menyambut baik keputusan PBB pada hari Jumat, 7 Juni 2024, dengan mengatakan bahwa langkah ini sudah lama tertunda.
"Sekarang, dihadapkan dengan bencana di Gaza yang dilihat dunia dengan mata telanjang dengan genosida yang secara khusus menargetkan anak-anak dan perempuan, Sekretaris Jenderal PBB tidak lagi memiliki alasan untuk tidak memasukkan Israel dalam daftar hitam," kata Malki dalam sebuah pernyataan.
Kekejaman Israel di Palestina
Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah mengutuk dampak mengerikan dari pemboman dan pengepungan Israel di Gaza terhadap anak-anak Palestina di seluruh wilayah tersebut. Lebih dari 36.700 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel sejak awal Oktober, termasuk 15.571 anak, menurut kantor media pemerintah Gaza.
Para ahli PBB juga mengatakan bahwa pembatasan Israel terhadap pengiriman makanan, air, obat-obatan, dan pasokan penting lainnya telah menciptakan krisis kemanusiaan, dengan beberapa bagian wilayah pantai tersebut menghadapi ancaman kelaparan.
Apa itu Daftar Hitam PBB
Daftar hitam PBB, dalam konteks pelanggaran terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata, merujuk pada daftar tahunan yang disusun oleh Sekjen PBB yang mencantumkan pihak-pihak yang dianggap telah melakukan pelanggaran berat terhadap anak-anak dalam situasi konflik bersenjata.
Pelanggaran ini meliputi pembunuhan dan pemutilasian, perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai tentara, kekerasan seksual terhadap anak-anak, penculikan anak-anak, serangan terhadap sekolah dan rumah sakit, serta penolakan akses kemanusiaan kepada anak-anak.
Latar belakang pembuatan daftar ini berasal dari upaya internasional untuk melindungi hak-hak anak-anak yang terjebak dalam situasi konflik. Pada 1999, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1261, yang menandai pertama kalinya masalah anak-anak dalam konflik bersenjata diakui sebagai isu keamanan dan perdamaian internasional.
Syahdan, laporan tahunan mengenai anak-anak dalam konflik bersenjata dan daftar hitam ini dibuat sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan mendorong tindakan untuk melindungi anak-anak.
Konsekuensi dari Masuk dalam Daftar Hitam PBB
- Pengawasan Internasional: Pihak-pihak yang dimasukkan dalam daftar hitam akan berada di bawah pengawasan ketat oleh komunitas internasional. Mereka diharapkan untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan dan mencegah pelanggaran terhadap anak-anak.
- Tekanan Diplomatik dan Ekonomi: Negara atau kelompok yang masuk dalam daftar ini dapat menghadapi tekanan diplomatik yang signifikan dari negara-negara anggota PBB. Tekanan ini bisa berupa kecaman internasional, sanksi ekonomi, atau pembatasan hubungan diplomatik.
- Pembatasan Bantuan Militer dan Ekonomi: Negara-negara anggota PBB dapat menggunakan daftar hitam ini sebagai dasar untuk membatasi atau menghentikan bantuan militer dan ekonomi kepada negara atau kelompok yang tercantum dalam daftar. Hal ini untuk memastikan bahwa bantuan tidak digunakan untuk melanjutkan atau memperburuk pelanggaran terhadap anak-anak.
- Stigma dan Kerusakan Reputasi: Masuknya dalam daftar hitam membawa stigma internasional dan merusak reputasi negara atau kelompok di mata dunia. Ini bisa berdampak negatif pada upaya mereka untuk mendapatkan dukungan internasional dalam berbagai isu.
- Dorongan untuk Reformasi: Pihak yang masuk dalam daftar hitam sering kali didorong untuk melakukan reformasi dan menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi hak-hak anak. Ini bisa termasuk mengadopsi kebijakan baru, melatih pasukan keamanan, dan bekerja sama dengan organisasi internasional untuk mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan anak.
Pilhan Editor: Israel Lakukan Kejahatan Lingkungan Selain Genosida, Apa Saja?
Foto 
