Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Internasional

Kemlu: Jangan Hukum Gaza dengan Hentikan Dana ke UNRWA

Kementerian Luar Negeri berharap negara-negara tidak mengambil tindakan bersifat collective punishment kepada warga Gaza dengan menyetop dana ke UNRWA.

6 Februari 2024 | 18.30 WIB

Kiri ke kanan, Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Muhsin Syihab, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, Juru Bicara Kemlu Lalu Muhammad Iqbal dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Herwyn Malonda memberikan keterangan pers tentang persiapan Pemilu 2024 di luar negeri di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat pada Senin, 5 Januari 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Perbesar
Kiri ke kanan, Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Muhsin Syihab, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, Juru Bicara Kemlu Lalu Muhammad Iqbal dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Herwyn Malonda memberikan keterangan pers tentang persiapan Pemilu 2024 di luar negeri di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat pada Senin, 5 Januari 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan Indonesia mendukung dan menunggu hasil investigasi tuduhan terhadap badan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina (UNRWA) bahwa stafnya terlibat dalam serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Namun apa pun hasilnya, pemerintah berharap negara-negara tidak menerapkan hukuman kolektif terhadap warga Gaza dengan menyetop pendanaan ke badan tersebut.

“Apa pun hasil dari investigasi nanti, Indonesia berharap agar tindakan yang akan diambil bersifat proporsional dan bukan berupa collective punishment kepada masyarakat Gaza secara keseluruhan, yang saat ini sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan,” kata juru bicara Lalu Muhammad Iqbal pada konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.
 
Negara-negara donor sedang menarik pendanaan mereka dari UNRWA setelah muncul tuduhan bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober 2023. Berdasarkan data UN Watch per 30 Januari 2024, sebanyak 18 negara telah menghentikan aliran dana mereka ke badan tersebut.
 
Israel mengatakan sebanyak 12 orang dari 13 ribu staf UNRWA terlibat dalam serangan yang menewaskan 1.139 orang dan menyandera ratusan lainnya tersebut. Informasi itu berasal dari berkas intelijen Israel setebal enam halaman yang isinya adalah tudingan bahwa 190 staf UNRWA merangkap sebagai milisi Hamas atau Jihad Islam Palestina (PIJ).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Namun, Israel kemudian merevisi jumlah tersebut menjadi hanya 4 orang saja.
 
Tuduhan tersebut belum terbukti. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada 5 Februari telah menunjuk kelompok peninjau independen untuk menilai apakah UNRWA berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan netralitas dan menanggapi tuduhan pelanggaran serius.
 
Kelompok peninjau akan mulai bekerja pada 14 Februari 2024 dan diharapkan menyerahkan laporan sementara kepada Sekjen pada akhir Maret 2024, dengan laporan akhir diharapkan selesai pada akhir April 2024.
 
Tinjauan ini merupakan tanggapan atas permintaan yang dibuat oleh Komisioner Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini awal tahun ini.
 
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi gencar mengangkat isu Palestina, termasuk isu UNRWA terbaru, dengan negara-negara lain. Beberapa pekan terakhir, Retno menghadiri pertemuan tingkat menteri ASEAN, Uni Eropa, hingga pertemuan bilateral. Ia dikatakan mengimbau negara-negara UE agar tidak segera menyetop dana ke UNRWA.
 
“Dalam pertemuan dengan Uni Eropa, Menlu lagi dan lagi menyampaikan imbauan kepada negara-negara tersebut agar tidak segera menghentikan dukungan finansial bagi UNRWA, karena itu akan memperparah situasi kemanusiaan di Gaza,” kata jubir Kemlu. Ia mengacu pada pertemuan ASEAN-EU Ministerial Meeting pada 2 Februari dan pertemuan bilateral di sela-sela itu.
 
Selain itu, Iqbal mengatakan Retno terus berkomunikasi dengan Lazzarini selaku Komisioner Jenderal UNRWA, dan perwakilan Indonesia di PBB juga terus berkomunikasi dengan Guterres perihal UNRWA.
 
“Indonesia mendukung terbentuknya investigasi yang kredibel, komprehensif dan transparan guna membuktikan tuduhan tersebut. Jadi kita tunggu hasil dari verifikasi yang dilakuka oleh kantor Sekjen PBB,” ujarnya.

Nabiila Azzahra

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini menjadi reporter Tempo sejak 2023 dengan liputan isu internasional

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus