Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Korea Utara Menolak Tawaran Dialog Menlu AS Tillerson

Korea Utara meminta AS untuk mengakuinya sebagai negara nuklir dan hidup berdampingan terkait tawaran dialog Menlu AS Tillerson.

20 Desember 2017 | 14.21 WIB

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un memberikan sambutan dalam Konferensi Industri Amunisi ke-8 di Pyongyang, 12 Desember 2017.  KCNA/via REUTERS
Perbesar
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un memberikan sambutan dalam Konferensi Industri Amunisi ke-8 di Pyongyang, 12 Desember 2017. KCNA/via REUTERS

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Pyongyang -- Pemerintah Korea Utara menolak tawaran dialog tanpa syarat yang diajukan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson. Pernyataan ini disampaikan lewat media corong Partai Pekerja Korea Utara, Rodong Sinmun, pada Rabu, 20 Desember 2017.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"DPRK tidak tertarik untuk berdialog dengan AS, yang dicemooh oleh dunia internasional karena gagal mengurusi urusan internalnya," begitu pernyataan yang dilansir di Rodong Sinmun. DPRK adalah singkatan dari Democratic People's Republic of Korea.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

 

Baca: Direktur Biro 131 untuk Fasilitas Nuklir Korea Utara Dieksekusi

 

Pernyataan itu juga meminta AS agar menghentikan kebijakan tidak bersahabat terhadap Korea Utara sejak awal untuk menyelesaikan isu antara kedua negara. "Kebijakan itu menyatakan DPRK sebagai musuh," begitu bunyi pernyataan tadi. Pernyataan ini juga meminta AS agar mau koeksis dengan Korea Utara sebagai negara kekuatan nuklir.

 

Baca: Jenderal Cina: Perang Pecah di Semenanjung Korea Maret 2018

 

Seperti diberitakan pada pekan lalu, Menlu AS, Rex Tillerson, mengatakan AS siap berdialog dengan Korea Utara tanpa persyaratan. Namun belakangan dia meralat pernyataannya itu dengan menyatakan pemerintah Korea Utara harus menunjukkan negara itu layak untuk maju ke meja perundingan dengan menunjukkan perilaku yang tidak mengancam negara-negara lain.

Ini terkait uji coba senjata rudal antarbenua dan bom nuklir yang dilakukan rezim Kim Jong Un sejak beberapa tahun terakhir.
Pada saat yang sama, pemerintah AS dikabarkan menyiapkan resolusi baru untuk meningkatkan tekanan kepada Korea Utara. Ini berupa pemberian sanksi kepada sepuluh kapal yang diduga melanggar sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Korea Utara.

Resolusi ini sedang dibahas dengan sejumlah negara seperti Cina, yang menjadi sekutu dekat Korea Utara, agar disahkan dalam sidang DK PBB.

Secara terpisah, Presiden Korea Selatan, Moon Jae In mengatakan bersedia mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea menjelang digelarnya Olimpiade Musim Dingin Korea Selatan. Ini akan dilakukan dengan menghentikan latihan bersama yang biasa digelar dengan AS dan Jepang. "Saya sudah bicara soal ini ke AS dan sedang dikaji. Tapi ini semua tergantung sikap Korea Utara sendiri," kata Moon.

RODONG SINMUN | REUTERS | NBC

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus