Majelis Umum PBB akan Dukung Keanggotaan Palestina, Apa Artinya?

Tidak. Permohonan menjadi anggota penuh PBB pertama-tama harus disetujui oleh Dewan Keamanan dan kemudian Majelis Umum. Pemungutan suara oleh Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara pada Jumat hanya akan bertindak sebagai survei global atas dukungan untuk Palestina.

Terlepas dari Majelis Umum sendiri tak dapat memberikan keanggotaan penuh PBB, rancangan resolusi yang diajukan ke pemungutan suara pada Jumat akan memberikan Palestina beberapa hak dan hak istimewa tambahan mulai September 2024 - seperti kursi di antara anggota PBB di ruang sidang - tetapi tidak akan diberikan hak suara di badan tersebut.

Para diplomat mengatakan bahwa rancangan teks tersebut kemungkinan besar akan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk diadopsi.

Apa artinya dukungan majelis umum PBB bagi Palestina?

Misi Palestina di PBB di New York mengatakan pada Kamis - dalam sebuah surat kepada negara-negara anggota PBB - bahwa pengesahan rancangan resolusi yang mendukung keanggotaan penuh PBB akan menjadi investasi dalam melestarikan solusi dua negara yang telah lama dicari.

Mereka mengatakan bahwa hal itu akan "merupakan penegasan kembali dukungan yang jelas pada saat yang sangat kritis ini bagi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak untuk mendirikan negara merdeka."

Misi ini dijalankan oleh Otoritas Palestina, yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat. Hamas menggulingkan Otoritas Palestina dari kekuasaan di Gaza pada 2007. Hamas - yang memiliki piagam yang menyerukan penghancuran Israel - meluncurkan serangan 7 Oktober terhadap Israel yang memicu serangan Israel ke Gaza.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah lama mendukung visi dua negara yang hidup berdampingan dalam batas-batas yang aman dan diakui. Warga Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem timur dan Jalur Gaza, semua wilayah yang direbut oleh Israel dalam perang 1967 dengan negara-negara Arab tetangganya.

Apa tanggapan Israel dan Amerika Serikat?

Misi AS untuk PBB mengatakan pada awal pekan ini: "AS tetap berpandangan bahwa jalan menuju kenegaraan bagi rakyat Palestina adalah melalui negosiasi langsung."

Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, pada Senin mengecam rancangan teks tersebut karena berusaha memberikan status dan hak-hak de facto sebuah negara kepada Palestina. Ia mengatakan bahwa pengesahan teks tersebut tidak akan mengubah apa pun di lapangan.

"Jika disetujui, saya berharap Amerika Serikat akan sepenuhnya menghentikan pendanaan PBB dan lembaga-lembaganya, sesuai dengan hukum Amerika," kata Erdan.

Di bawah hukum AS, Washington tidak dapat mendanai organisasi PBB mana pun yang memberikan keanggotaan penuh kepada kelompok mana pun yang tidak memiliki "atribut kenegaraan yang diakui secara internasional". Amerika Serikat memotong dana pada 2011 untuk badan kebudayaan PBB, UNESCO, setelah Palestina bergabung sebagai anggota penuh.

Pada Kamis, 25 senator Partai Republik AS - lebih dari separuh anggota partai di majelis tersebut - memperkenalkan sebuah RUU untuk memperketat pembatasan-pembatasan tersebut dan memutus pendanaan bagi entitas mana pun yang memberikan hak-hak dan keistimewaan kepada Palestina. RUU tersebut sepertinya tidak akan lolos di Senat, yang dikuasai oleh Partai Demokrat pimpinan Presiden Joe Biden.

REUTERS

Pilihan Editor: Duta Besar Palestina Optimis Pemerintahan Prabowo Subianto akan Tetap Dukung Palestina