Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kim Jong Un pemimpin tertinggi di Korea Utara itu menjabat sejak 28 Desember 2011. Kim diyakini lahir pada 8 Januari 1983 menurut penanggalan Korea, dan tahun 1984 berdasarkan data dari Amerika Serikat. Ia mendapat julukan sebagai "Penerus Agung" dari stasiun televisi negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kim Jong Un telah meraih dua gelar, yaitu di bidang fisika dari Universitas Kim Il Sung, dan sebagai perwira angkatan bersenjata dari Universitas Militer Kim Il Sung.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Semasa kecilnya, Kim masuk ke sekolah dekat Bern, Swiss dengan nama Chol Pak pada 1993 hingga 1998. Setalah itu Kim melanjutkan pendidikannya di sekolah negeri Liebefeld Steinhoelzli yang berada di Koeniz dengan nama Pak Un pada 1998 hingga 2000.
Sebelum menjadi pemimpin Korea Utara, Kim pernah menjabat sebagai Sekretaris Pertama Partai Buruh Korea, Ketua Pertama Komisi Militer Sentral, Panglima Tertinggi Tentara Rakyat Korea, dan anggota presidium Politbiro Partai Buruh Korea.
Kim Jong Un secara resmi dinyatakan sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara setelah pemakaman kenegaraan ayahnya pada tanggal 28 Desember 2011.
Setelah kematian ayahnya, Kim Jong Il, Ketua Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara, Kim Yong-nam, menyatakan bahwa "Kim Jong Un adalah pemimpin tertinggi partai, militer, dan negara, yang mewarisi ideologi, kepemimpinan, karakter, kebajikan, ketabahan, dan keberanian Kim Jong Il".
Mengutip dari laman Britannica, pada April 2012 statusnya divalidasi dengan perolehan beberapa gelar resmi seperti sekretaris pertama KWP, ketua Komisi Militer Pusat, dan ketua NDC, yang saat itu merupakan otoritas birokrasi tertinggi Korea Utara itu.
Strategi nasional byungjin Kim pun yang merupakan pengembangan ekonomi negara bersama dengan kemampuan pertahanan, secara resmi diadopsi selama pertemuan komite pusat KWP tahun 2013 oleh Kim.
Pada Juni 2016, kongres Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara merevisi konstitusi untuk memperluas dan memperkuat posisi Kim Jong Un. Revisi menciptakan sebuah organisasi baru yaitu Komisi Urusan Negara, dengan Kim sebagai kepalanya. Komisi baru tersebut menggantikan NDC sebagai badan pemerintahan paling kuat di Korea Utara.
WINDA OKTAVIA
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Foto 
