![Pemimpin oposisi Kem Sokha dikawal oleh polisi setelah penangkapan tengah malam di Phnom Penh, 3 September 2017.[Phnom Penh Post]](https://statik.tempo.co/data/2018/09/11/id_732861/732861_720.jpg)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Brussels – Parlemen Eropa mendesak pemerintah Kamboja untuk mencabut semua tuduhan terhadap pemimpin oposisi Kem Sokha dan membebaskannya dari tahanan rumah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca:
Sokha menjalani tahanan rumah di ibu kota Phnom Penh sejak awal pekan ini setelah sebelumnya ditahan selama sekitar setahun tanpa pengadilan di sebuah penjara terpencil, yang terletak di perbatasan dengan Vietnam.
Pemerintah Vietnam menuduhnya melakukan pengkhianatan terhadap negara karena berusaha menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan bantuan negara asing. Dia ditangkap pada tahun lalu dalam operasi memberangus kritik terhadap pemerintah.
Baca:
“Keputusan untuk membubarkan Partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP merupakan langkah signifikan untuk menciptakan sebuah negara diktator,” begitu isi resolusi dari parlemen Uni Eropa seperti dilansir Reuters, Kamis, 13 September 2018.
Sokha, 65 tahun, merupakan pemimpin dari CNRP, yang merupakan partai oposisi utama yang menantang pemerintahan Partai Rakyat Kamboja, yang dipimpin Perdana Menteri Hun Sen.
Baca:
Resolusi ini juga menyatakan agar lembaga UE mengkaji kemungkinan pemberian sanksi kepada para pejabat Kamboja terkait pelanggaran HAM dan hak sipil.
Langkah UE ini dilakukan setelah pemerintah Amerika Serikat mendesak pemerintah Kamboja untuk mencabut semua tuduhan terhadap Sokha pada awal pekan ini.
Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. SBS
“Struktur politik dari Kamboja tidak bisa lagi dianggap sebagai sebuah demokrasi,” begitu isi pernyataan resolusi dari parlemen UE.
Baca:
Seperti diberitakan Channel News Asia, Partai Rakyat Kamboja memenangkan semua 125 kursi di parlemen pada pemilu yang berlangsung pada akhir Juli 2018.
Namun, pemilu Kamboja ini dianggap bermasalah dan tidak memenuhi standar demokrasi karena tidak melibatkan partai oposisi utama CNRP, yang memiliki basis pendukung massa yang besar.
Foto 
