Uni Eropa Kecewa Mongolia Tak Patuhi ICC dengan Menahan Vladimir Putin

TEMPO.CO, Jakarta - Uni Eropa kecewa karena Presiden Rusia Vladimir Putin bisa melenggang bebas kunjungan kerja ke Mongolia, tanpa ditahan oleh Ulaanbaatar. Putin menghabiskan waktu dua hari di Mongolia untuk melakukan pembicaraan bilateral dan ikut memperingati 85 tahun pertempuran Khalkhin Gol dalam perang dunia II melawan kekaisaran Jepang. 

“Presiden Putin lewat putusan Mahkamah Internasional (ICC) seharusnya ditahan atas dugaan kejahatan internasional, khususnya tuduhan telah mendeportasi anak-anak tanpa dasar hukum,” demikian pernyataan Uni Eropa, Selasa, 3 September 2024. 
  
Dalam pernyataan itu disebutkan, Uni Eropa menyayangkan sikap Mongolia sebagai negara yang menanda-tangani Statuta Roma di ICC, namun tidak menjalani kewajiban di bawah Statuta Roma itu untuk menjalankan putusan penahanan pada Putin. 

Kunjungan kerja Putin ke Mongolia adalah yang pertama ke negara anggota ICC sejak pengadilan di Den Hague itu menerbitkan surat perintah penahanan pada Putin pada Maret 2023. Putusan ICC itu memerintahkan 124 negara anggota ICC agar menahan Presiden Putin dan melakukan ekstradisi buntut dari perang Ukraina. 
 
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov sebelumnya meyakinkan pihaknya tak punya kekhawatiran pada Mongolia yang dianggap sebagai kawan Rusia. Putin pun mendarat dengan mulus di Ulaanbaatar, padahal Ukraina dan ICC menuntut Mongolia menahan Putin    

“Mongolia sudah gagal melakukan putusan ICC agar menahan Putin. Ini (tindakan Ulaanbaatar) sama dengan pukulan keras ke wajah ICC dan sistem pengadilan kriminal internasional,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Georgy Tykhy.   

Menurut Tykhy, Mongolia telah membiarkan ‘pelaku kriminal’ melarikan diri dari peradilan sehingga tindakan itu sama dengan berbagi tanggung jawab atas kejahatan perang yang telah dilakukan Putin. Kyev akan bekerja sama dengan sekutu-sekutunya untuk memastikan Ulaanbaatar mendapat konsekuensi atas tindakannya ini.