Kerugian Konstitusional Akibat Ambang Batas Parlemen

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa tidak lolosnya partai-partai tersebut bukan hanya berarti suara itu hilang karena ambang batas parlemen, tapi juga menghapus pertanggungjawaban atas suara tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan karena rakyat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut. Padahal setiap suara merupakan ekspresi keinginan dan harapan perubahan dari masyarakat yang diwakili partai politik.

Berbeda halnya dengan suara yang diperoleh calon anggota legislatif yang gagal mendapat kursi di DPR, tapi partainya lolos parliamentary threshold. Dalam hal ini, suara rakyat tidak hilang. Sebab, suara yang diberikan berkontribusi terhadap kelolosan partai yang bersangkutan ke parlemen. Artinya, sepanjang partai yang bersangkutan memiliki kursi di DPR, masyarakat dapat menuntut dan partai politik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya melalui wakilnya yang lolos berdasarkan hasil perolehan suara.

Menimbang Ambang Batas Parlemen

Ketentuan parliamentary threshold terdapat pada Pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sejak 2009, ketentuan ambang batas parlemen setidaknya sudah diuji tujuh kali di Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan terakhirnya, yakni Putusan No.116/PUU-XXI/2023, barulah MK menyatakan aturan ini inkonstitusional secara bersyarat. Namun pemberlakuannya baru dimulai pada Pemilu 2029. Dalam enam putusan sebelumnya, MK selalu berkomitmen dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan ketentuan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang.

Secara normatif, merujuk pada prinsip kedaulatan rakyat, putusan MK No.116/PUU-XXI/2023 tidak berhasil menyelesaikan persoalan yang muncul mengenai ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. Sebab, MK tidak menghapus kerugian konstitusional yang diakibatkan. Bahkan, dalam putusannya, MK membuka kemungkinan bahwa ketentuan yang sama dapat diterapkan kembali pada pemilu mendatang, dengan syarat penetapan nilai ambang batas tersebut memiliki dasar rasionalitas yang jelas atau didasarkan pada metode dan argumen yang memadai.

Artinya, sekalipun ada putusan a quo, MK tetap memberikan legitimasi konstitusional untuk penerapan ketentuan terkait dalam pemilu. Hal ini seperti tidak mempertimbangkan dampak buruk yang ditimbulkan, yakni adanya suara rakyat terbuang yang seharusnya tidak dikenal dalam negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada akhirnya, ada atau tidaknya putusan ini, 17,3 juta suara rakyat pada Pemilu 2024 tetap berakhir di "tong sampah". Adapun untuk pemilu legislatif yang akan datang, potensi serupa tetap terbuka karena MK dalam putusannya membuka peluang adanya ambang batas parlemen.

Saat ini sejumlah partai sedang mengajukan sengketa hasil pemilu ke MK, tapi mereka lebih berfokus pada upaya memperoleh jatah kursi di DPR dan DPRD, bukan memperjuangkan hak suara rakyat yang terbuang. Seharusnya partai politik yang tidak berhasil melewati ambang batas 4 persen lebih berfokus memperjuangkan suara rakyat agar tidak terbuang sia-sia.

Ada pilihan memperjuangkan hal itu melalui MK dengan mengajukan permohonan yang tidak hanya menyoroti suara hilang atau kecurangan, tapi juga meminta MK membuka opsi kolaborasi atau koalisi antarpartai untuk memenuhi ambang batas. Hal ini seharusnya memiliki legitimasi kuat karena persentase potensi suara terbuang hampir tiga lipat ambang batas yang ditentukan. Dengan demikian, tidak akan ada suara terbuang.

Walaupun tidak ada jaminan permohonan itu akan dikabulkan, setidaknya terlihat ada niat baik untuk memperjuangkan dan mempertanggungjawabkan suara rakyat yang telah memilih dari partai-partai yang tidak lolos ambang batas. Sebab, suara rakyat seharusnya diperlakukan dengan lebih baik dan tidak boleh hanya berakhir di "tong sampah".

Perlu dipahami bahwa saat ini yang menjadi persoalan bukan hanya kerugian yang bakal timbul, tapi juga kerugian konstitusional yang dapat dibuktikan secara nyata. Apabila dikembalikan pada konteks kedaulatan rakyat, kerugian konstitusional itu tak sebatas diderita partai politik, tapi juga dialami masyarakat karena suara yang mereka berikan terbuang tanpa bekas.