Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PERILAKU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menimbulkan pertanyaan: pemerintah ini memiliki komitmen antikorupsi atau tidak? Kalau mengikuti pernyataan Presiden Joko Widodo, juga para menteri, jawabnya ”ya”. Tapi tindak-tanduk kementerian ini malah mengarah ke hal sebaliknya. Ketika negara sedang susah dan hendak menggalakkan perang terhadap korupsi, mereka malah ingin memperlunak syarat pemberian remisi dan asimilasi bagi koruptor.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo