Matilah Demokrasi tanpa Oposisi

JIKA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, pemerintahan Prabowo Subianto niscaya bakal sangat kuat. Stabilitas politik bisa terus terjaga dalam lima tahun ke depan karena semua partai—baik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat maupun partai gurem—berada di genggaman Prabowo Subianto. Namun kongsi partai banteng dengan Prabowo juga membawa malapetaka besar: kerusakan demokrasi.

Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey pada Ahad, 6 Oktober 2024, mengatakan ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri, menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo. Salah satu indikasinya, Puan Maharani, yang juga putri Megawati, telah dilantik sebagai Ketua DPR. Sinyal bergabungnya PDIP kian kuat seiring dengan rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo dalam waktu dekat.

Bergabungnya PDIP akan membuat segala kebijakan Prabowo lolos dengan mudah di DPR. Sulit berharap partai yang telah mendapat posisi strategis, seperti kursi menteri, bakal mengkritisi kebijakan pemerintah. Berbagai program Prabowo, yang sebagian sangat ambisius dan menyedot anggaran, bisa lebih cepat berjalan.

Tanpa kehadiran oposisi atau penyeimbang di DPR, pengawasan terhadap transparansi serta akuntabilitas pemerintahan bakal memudar, bahkan bisa hilang sama sekali. Tak ada lagi kontrol terhadap pemerintahan Prabowo. Pemerintahan yang berjalan tanpa kontrol pastilah hanya menimbulkan kekacauan demokrasi. Penyalahgunaan kekuasaan akan terjadi di mana-mana. Pemerintah menjadi sangat otoriter.