Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Pendapat

Dilema Masyarakat Adat dalam Pilkada

Masyarakat adat menggunakan agenda politik untuk memperjuangan hak mereka. Kerap dilemahkan praktik kotor politik praktis.

16 Agustus 2024 | 00.00 WIB

Ilustrasi: Tempo/J. Prasongko
Perbesar
Ilustrasi: Tempo/J. Prasongko

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

Ringkasan Berita

  • Agenda politik AMAN dapat disebut terstruktur karena menghubungkan beberapa elemen politik.

  • Gerakan politik masyarakat adat tidak terlepas dari napas perjuangan mengenai HAM bagi masyarakat adat sendiri.

  • Kekuatan oligarki kerap melumat politik gerakan sosial yang muncul dari komunitas lokal.

INGAR-bingar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 telah bergulir. Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan pilkada serentak kali ini akan dilaksanakan di 37 provinsi dan 308 kabupaten/kota. 

Masuk untuk melanjutkan baca artikel iniBaca artikel ini secara gratis dengan masuk ke akun Tempo ID Anda.
  • Akses gratis ke artikel Freemium
  • Fitur dengarkan audio artikel
  • Fitur simpan artikel
  • Nawala harian Tempo

Kolom Hijau merupakan kolaborasi Tempo dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan. Kolom Hijau terbit setiap pekan. Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.

 



Ernest L. Teredi

Peneliti di Change O Institute

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus