Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menempatkan wali kota sebagai Kepala Badan Pengusahaan Batam ex officio bukan solusi tepat menyelesaikan tumpang-tindih pengelolaan wilayah itu. Ikhtiar pemerintah pusat menghentikan dualisme di kawasan industri tersebut justru menjadi celah bagi pejabat daerah untuk bagi-bagi proyek tanpa seleksi ketat. Satu nakhoda untuk dua kapal berbeda ini berpotensi melahirkan pemburu rente.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo