Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Letak masalahnya bukan saja pada penyelundupan putusan yang konstitutif dalam ketetapan yang regulatif. Tapi karena hierarkinya, ketetapan MPR itu mengikat segala jenis aturan di bawahnya, termasuk undang-undang. Ini berarti ketetapan tentang pemilu itu akan merupakan fait accompli bagi undang-undang tentang DPR-MPR yang masih akan dibahas: isinya, tak bisa lain, ABRI harus diberi jatah pengangkatan anggota DPR. Proses inilah yang tengah berlangsung, sekalipun banyak protes—baik dari mahasiswa maupun dari partai-partai--karena hal itu akan berlawanan dengan konstitusi 1945.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo