Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JIKA Presiden Joko Widodo mengangkat relawan dan orang-orang dari partai pendukungnya ke berbagai jabatan penting di badan usaha milik negara, inilah caranya membayar utang budi politik. Sebetulnya cara ini bukan barang baru, malah sudah dianggap lazim. Presiden-presiden RI sebelumnya pun melakukan hal yang sama. Tapi lazim tak selalu benar.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo