Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Visi misi yang digembar gemborkan para pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) ternyata tak semuanya sesuai dengan rekam jejak kebijakan para partai politik pengusungnya. Ini seperti yang ditemukan dalam visi misi di bidang lingkungan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Temuan tersebut diungkap organisasi non pemerintah yang memantau perkembangan kegiatan dan komitmen restorasi ekosistem gambut di Indonesia, Pantau Gambut. Mereka membuat analisa terhadap visi-misi dari setiap ketiga paslon capres dan cawapres yang ada menjelang Pilpres 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mereka juga menganalisa rekam jejak partai pendukungnya. "Untuk memberikan batasan, analisis ini dilakukan pada tiga isu kunci: Undang-undang Cipta Kerja, Forestry and Other Land Use (FOLU), dan sektor pembiayaan," tulis Pantau Gambut dalam dokumen analisanya yang disusun Abil Salsabila, Wahyu Perdana, Yoga Aprillianno, dan Iola Abas.
Menurut Pantau Gambut, perlu dilakukan pemantauan dan advokasi untuk memastikan implementasi kebijakan dari setiap paslon capres dan cawapres yang sesuai dengan kepentingan publik, perlindungan lingkungan hidup, dan prinsip-prinsip demokrasi.
Anies-Muhaimin
Dalam dokumen yang dikutip TEMPO, Ahad 4 Februari 2024, itu antara lain ditunjukkan paslon nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, tidak secara eksplisit menyebutkan dukungan atau penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Namun, berbagai program yang mereka usung terindikasi memiliki korelasi dengan beberapa ketentuan didalamnya, yakni kemudahan proses perizinan dan implementasi
nilai ekonomi karbon.
Itu tidak mengherankan karena partai pengusungnya seperti Partai Nasdem dan PKB mendukung UU Cipta Kerja. Hanya PKS yang menolaknya.
Kontradiksi lebih terlihat di sektor FOLU, lebih spesifik lagi isu lahan gambut. "Partai Nasdem menyebutkan program terkait gambut yang bertentangan dengan program paslon nomor urut 01," tulis hasil analisa dari Pantau Gambut. Sedangkan PKS, menurut hasil riset Pantau Gambut, tidak memiliki program spesifik terkait kawasan gambut.
Untuk isu pembiayaan, Anies-Muhaimin disebutkan memiliki program yang mencakup inovasi pembiayaan energi baru dan terbarukan, green financing, dan carbon trading. "Namun, sikap partai politik pendukungnya terhadap isu-isu ini tidak dapat diidentifikasi secara tegas."
Prabowo-Gibran
Hasil analisa untuk paslon nomor urut 2 menunjukkan korelasi antara visi misi Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dengan UU Cipta Kerja. Terutama untuk pengembangan energi hijau, hilirisasi sektor ekstraktif, dan proyek lumbung pangan alias food estate.
Dari rekam jejak partai pengusungnya, Partai Gerindra dan Golkar mendukung
UU Cipta Kerja dan proyek food estate. Tapi, Partai Demokrat hanya mendukung food estate, tidak untuk UU Cipta Kerja yang oleh sebagian kalangan memang dinilai negatif karena dinilai leih berpihak kepada investor, menghilangkan analisis dampak lingkungan, dan lain sebagainya.
"Paslon 2 tidak memiliki program spesifik terkait FOLU dan isu pembiayaan," bunyi hasil analisis Pantau Gambut. Ditambahkannya, "Sikap partai politik pendukungnya terhadap isu-isu ini juga tidak dapat diidentifikasi dengan jelas."
Ganjar-Mahfud
Kesimpulan lebih unik didapat dari hasil analisa terhadap paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Keduanya disebutkan memiliki visi-misi program industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, dan reforma agraria yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.
Sikap partai politik pendukungnya, seperti PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura, awalnya mendukung UU kontroversial itu namun beberapa di antaranya mengalami perubahan sikap. Perubahan sikap juga terjadi untuk proyek food estate.
Pilihan Editor: Burung Hantu Bisa Menoleh sampai 360 Derajat?
Foto 
