FSGI Dukung Kebijakan Pramuka Tidak Lagi Jadi Eksktrakurikuler Wajib di Sekolah

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal ,Federasi Serikat Guru Indonesia, Heru Purnomo, mengatakan, kebijakan Kemendikbudristek melalui Permendikbudristek No 12 Tahun 2024 yang tidak lagi mewajibkan Ekstrakurikuler Pramuka disekolah, sejalan dengan UU Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang menyatakan Gerakan Pramuka sifatnya sukarela.

"Dalam regulasi tersebut juga dinyatakan bahwa Pendidikan Kepramukaan merupakan salah satu Pendidikan non formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri," kata Heru melalui keterangan tertulis, Senin, 1 April 2024.

Heru menyebutkan ekstrakurikuler (ekskul) berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan di luar program yang tertulis di dalam kurikulum, seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa. Merujuk dari pengertian tersebut, maka sebenarnya seluruh ekskul prinsipnya adalah melatih anak-anak untuk berorganisasi dan memimpin  serta berprestasi. "Ketika pramuka jadi ekskul wajib dan masuk dalam penilaian hasil belajar di raport maka bertentangan. Seharusnya yang masuk di raport adalah hasil belajar dari mata pelajaran dalam kurikulum, ekskul di luar program kurikulum," ucap dia.

Menurut Heru, kegiatan ekstrakurikuler itu seharusnya tidak dipaksa sebagai kewajiban, tetapi sebagai pilihan, kerelaan, pilihan sesuai minat, bakat dan potensi anak. Kalau diwajibkan, maka peserta didik harus mengikutinya. Padahal, kata dia, "Karakter positif juga dapat ditumbuhkan oleh ekskul lain diluar pramuka, tidak khusus hanya didapat dalam kepramukaan."

Sebagai organisasi profesi guru, FSGI  menilai dan merasakan di lapangan bahwa pelaksanaan ekskul wajib Pramuka selama ini tidak jelas bentuk dan evaluasinya di sekolah. Bahkan banyak sekolah yang tidak melaksanakannya. Apalagi saat ini, kata Heru, sudah ada P3  (profil pelajar pancasila) yang diwujudkan dalam Projek P5.