Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah memilih menggunakan teknologi insinerator untuk tempat pemrosesan akhir (TPA) yang kapasitasnya melebihi 1.000 ton sampah per hari. Ada 33 lokasi yang akan menggunakan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kita lebih memilih sistem insinerator dengan biaya investasi sekitar Rp 3 triliun," ucap Hanif saat ditemui Tempo di kantornya di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur, Jumat, 9 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hanif belum merincikan seluruh lokasinya. Namun, teknologi pembangkit listrik tenaga sampah alias waste to energy menjamin pembakaran sempurna, sehingga polutan yang dihasilkan tidak akan melampaui baku mutu. "Penerapan air polution control bakal diketatkan,” katanya.
Dalam sistem PSEL, sampah dibakar di ruang tertutup dengan suhu tinggi, lalu panasnya dipakai untuk mendidihkan air. Uap air bakal memutar turbin yang nantinya menghasilkan listrik.
Menurut Hanif, rencana PSEL masuk dalam rancangan revisi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Salah satu isi revisi perpres tersebut adalah menyerahkan pengembangan PSEL ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). "Untuk tender dan subsidi pembelian listrik bakal diserahkan ke PT PLN (Persero), jadi tipenya langsung on grid (terhubung ke jaringan umum)," ucap dia.
Hanif mengakui bahwa alur pengembangan PSEL dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 masih terlalu panjang. Kerugian negara akibat tipping fee—biaya yang dibayar regulator daerah kepada pihak pengolah sampah—menurut dia harus dicegah.
“Pencegahan korupsi dilakukan dengan pemotongan alur tersebut,” ucap Hanif.
Selain membangun pembangkit listrik tenaga sampah, Kementerian Lingkungan Hidup juga sedang menjajal gasifikasi atau sistem biogas di hilir pengelolaan sampah. Adapun sampah organik skala kecil bisa diolah dengan maggot alias larva lalat.
Pengolahan sampah di beberapa daerah, termasuk di Jakarta, telah beralih ke sistem refuse derived fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pengolahan limbah padat. Alih-alih untuk hilir, skema RDF lebih cocok diterapkan pada tahap pemilihan sampah.
Hanif menyebut sistem RDF terbesar yang sudah berjalan di Indonesia hanya mampu mengolah 500 ton sampah per hari. "Sementara sampah kota itu bertumpuk-tumpuk, apalagi jenisnya tidak seragam," kata dia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sudah menyinggung keterlibatan Danantara dalam proyek PSEL. Peran badan ini untuk menggandeng mitra investor.
Zulhas, sapaan Zulkifli, menyebut bisnis pengelolaan sampah kini diminati investor dari berbagai negara, seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, Cina, dan negara lainnya."Danantara bisa juga bisnis di situ. Sangat menguntungkan, atau (jadi) partner, paling kurang menyeleksi teknologi. Ini bisnis," kata Zulkifli di Graha Mandiri, Jakarta, pada 11 April 2025.
Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Hubungan Krisis Iklim dengan Ledakan Populasi Tikus
Foto 
