Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta -
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dua petinggi Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, tiba-tiba mundur. Padahal, upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tinggal menghitung hari. Keduanya beralasan mundur dari jabatan mentereng itu sebagai tanggung jawab kepada publik. Mereka tak sanggup memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo agar pembangunan IKN dikebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Jokowi berhasrat menggelar upacara kemerdekaan di IKN di Kalimantan Timur tahun ini. Ia ingin menunjukkan proyek besar yang menjadi cita-citanya meninggalkan legasi ini berhasil. Jika gagal, Jokowi tak punya kesempatan lagi memimpin upacara di ibu kota baru sebagai kepala negara. Masa jabatannya habis pada 20 Oktober 2024.
Setelah Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur, para pejabat di sekitar Jokowi mengubah skenario upacara bendera. Rencananya upacaranya hibrid: ada fisik di Penajam ada online untuk mereka yang ada di Jakarta. Upacara model itu mengingatkan pada upacara saat pandemi Covid-19.
Puaskah Jokowi? Tentu tidak. Sebagai orang yang selalu mendapatkann ambisinya, Jokowi kecewa dengan progres pembangunan IKN. Ia lupa pada nasihat orang bijak: jika cita-citamu tak tercapai, bisa jadi kamu kurang keras berusaha atau targetnya terlalu tinggi. Dalam IKN agaknya yang kedua. Undang-undangnya saja dibuat buru-buru dan sembunyi-sembunyi. Uangnya tekor, masalahnya banyak, investor ragu-ragu datang mengirimkan uang.
Bagi para investor, IKN tak menjanjikan secara bisnis. Sebuah kota akan mensirkulasikan uang banyak jika setidaknya dihuni 5 juta orang. IKN paling banter 4,5 juta. Itu pun jika semua pegawai negeri sipil dipaksa pindah ke sana. Tanpa jumlah penduduk yang memadai, bisnis akan merugi. Kalkulasi kecil ini yang membuat investor tak seperti diklaim Jokowi di awal rencana IKN yang “bejibun antre” ingin investasi di IKN.
Pembanguan fisik di sana juga lambat. Meski kekuasaannya luas, urusan anggaran pembangunan infrastruktur IKN ada di tangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. IKN hanya kebagian membereskan urusan konflik lahan saja. Pendeknya, jadi juru bayar. Tak heran, birokrasi yang macet membuat konflik lahan, apalagi dengan masyarakat adat, tak kunjung surut.
Di luar soal itu, IKN juga banyak dikritik karena lokasinya. Bumi penajam dihuni gambut dan batu bara. Akibatnya air sulit. Akibatanya, batu untuk bahan bangunan saja harus didatangkan dari pulau lain. Keberadaan batu bara dan gambut ini menjadi kombinasi maut yang membuat suhu IKN sumuk bin gerah. Panas matahari dari atas, bertemu di permukaan tanah dengan panas dari perut bumi. Belum lagi rusaknya ekosistem mangrove di pesisir Balikpapan.
Semua itu adalah ekses pembangunan IKN yang belum sepenuhnya dimulai. Maka jika proyek ini dipaksakan, kerusakan lingkungan akan semakin bertambah. Padahal, konsep IKN adalah kota hutan yang hijau. Green city forest.
Mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe menunjukkan membangun IKN sulit terwujud. Presiden Jokowi masih punya kesempatan menyetop pembangunan yang lebih terkesan mencapai legacy hura-hura ini. Apalagi, Prabowo Subianto, presiden terpilih, tak antusias dengan proyek ini. Ia lebih bersemangat membahas program makan siang gratis.
Edisi pekan ini membahas agak panjang problem-problem pembangunan IKN. Selamat membaca.
Bagja Hidayat
Wakil Pemimpin Redaksi
Tumpukan Masalah IKN yang Terungkap Setelah Bambang Susantono Mundur
Kepala Otorita IKN bukan mengundurkan diri, melainkan diminta mundur. Perencanaan pembangunan IKN berubah dari konsep awal dalam kajian Bappenas.
Patgulipat Anggaran Negara demi Proyek Ibu Kota Nusantara
Presiden Jokowi mengucurkan Rp 71,8 triliun anggaran negara untuk IKN. Investor menanti kepastian penghuni ibu kota baru.
Nasib Mangrove dan Pesut Tergilas Proyek Ibu Kota Nusantara
Masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga membabat mangrove. Mengancam habitat pesut dan duyung di Teluk Balikpapan.
Hukum
Uang Panjar dan Penjualan Bertingkat: Modus Korupsi Jual-Beli Gas PT PGN
KPK menetapkan mantan direktur PT PGN dan seorang pengusaha menjadi tersangka korupsi jual-beli gas. Modus penyelesaian utang.
Ekonomi
Skenario Besar di Balik Berlakunya Tapera
Pemerintah akan memberlakukan iuran wajib Tapera untuk semua pekerja. Cara mengalihkan beban anggaran kepada dana publik.
Wawancara
Ali Ghufron Mukti Menjelaskan Polemik Kelas Rawat Inap Standar
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan kelas rawat inap standar (KRIS) dalam Perpres Jaminan Kesehatan.
Gaya Hidup
Mereka yang Terinspirasi Bisnis Jasa Palugada Santo Suruh
Bisnis jasa palugada ala Santo Suruh menjamur di berbagai kota. Siap disuruh melakukan pekerjaan apa saja.
Seni
Dari Pameran Relief Era Bung Karno: Menyelamatkan Manusia Indonesia di Kemayoran
Relief-relief karya seniman di era Presiden Sukarno dipamerkan. Mengingatkan akan sepotong bukti sejarah yang terancam hilang.
Baca selengkapnya di Majalah Tempo:
Foto 
