Siapa di Balik Konflik PPP

TEMPO.CO, Jakarta - Kudeta di Partai Persatuan Pembangunan atau PPP terjadi begitu cepat. Sejumlah pengurus partai itu bermanuver menggulingkan Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum dan menggantinya dengan Muhamad Mardiono, ketua majelis pertimbangan. Tak sampai sepekan, setelah menggelar musyawarah kerja nasional 4 September 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan kepengurusan Mardiono.

Sulit tidak curiga pendongkelan Suharso ini bagian dari orkestrasi persaingan pemilihan presiden 2024. Kubu Mardiono terkesan mencari-cari kesalahan Suharso dan diganti ketika dia sedang di luar negeri.

Kecurigaan itu juga bukan tanpa alasan. Kami mendapatkan informasi ada pertemuan-pertemuan elite politik dan kekuasaan yang berujung pada pelengseran Suharso. Meski mengisi kursi jatah partai pendukung Presiden Joko Widodo, Mardino adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Kementerian Hukum, organ kekuasaan, gerak cepat mengesahkan pendongkelan itu.

Konflik elite partai bukan hal baru. Tapi campur tangan kekuasaan sungguh berbahaya bagi demokrasi dan partai itu sendiri. Sebagai organ demokrasi, partai politik begitu rentan digembosi. Mungkin karena tabiat elite partai kita juga yang memakai partai hanya alat berkuasa belaka. Di Indonesia, para elite partai agaknya merasa keren jika menjadi menteri atau organ pemerintah ketimbang memimpin partai di luar kekuasaan dan mengurus konstituen. Tak heran, konflik elite tak jauh-jauh dari sekadar dukung-mendukung untuk berkuasa.

Benarkah ada tangan kekuasaan di balik konflik PPP? Apa motifnya? Kami mengulasnya di edisi pekan ini. Selamat membaca.