Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Pendidikan

Suharso Monoarfa Didemo Kader PPP untuk Mundur

Somad juga menuding Suharso Monoarfa tidak menerapkan demokrasi dalam PPP.

14 Juni 2022 | 08.59 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bertumpu tangan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Plataran Senayan, Jakarta, Sabtu, 4 Juni 2022. Kegiatan silaturahmi nasional itu merupakan sebuah ikhtiar partai-partai KIB yaitu Partai Golkar, PAN, dan PPP untuk menunjukkan tradisi politik yang baru. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Perbesar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bertumpu tangan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Plataran Senayan, Jakarta, Sabtu, 4 Juni 2022. Kegiatan silaturahmi nasional itu merupakan sebuah ikhtiar partai-partai KIB yaitu Partai Golkar, PAN, dan PPP untuk menunjukkan tradisi politik yang baru. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa didemo ratusan orang untuk mundur dari jabatannya di partai. Massa yang mengatasnamakan diri Front Kader Penyelamat (FKP) PPP dan Simpatisan PPP, meminta Suharso lengser dan mundur dari posisinya karena elektabilitas partai yang kian menurun.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

"Kami dari anggota DPC datang ke depan kantor DPP PPP Menteng untuk menuntut Suharso Monoarfa lengser dari Ketum PPP," ujar Koordinator Aksi, M Somad, dalam keterangannya, Selasa, 14 Juni 2022.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Somad menjelaskan, demo digelar pada Senin kemarin dengan jumlah massa yang mencapai ratusan orang. Sebelum menggelar aksi, kata Somad, pihaknya telah mencoba berkomunikasi dengan Suharso untuk menyampaikan tuntutan ini.

Namun, kata dia, tak ada jawaban dari Suharso sehingga mereka tetap menggelar unjuk rasa tersebut. "Kami sudah melakukan beberapa langkah, bertemu, berdialog, dan sebagainya, tapi mereka mengabaikan dan jangan salahkan kader jika melakukan perlawanan," jelas dia.

Lebih lanjut, Somad menuding Suharso tidak menerapkan demokrasi dalam PPP. Selain itu, Para Majelis Syariah Pertimbangan PPP juga dinilai tidak melakukan apapun ihwal elektabilitas partai kabah yang stagnan. "Maka jangan salahkan kader melakukan satu hal di luar prosedural," kata Somad. 

Sebelumnya menurut survei terbaru yang diadakan oleh Charta Politika, menunjukkan elektabilitas PPP tak mencapai parliamentary threshold alias ambang batas parlemen 4 persen.

PPP berada di peringkat ke-8 dari daftar elektabilitas partai dengan 2,7 persen. Berada di bawahnya, terdapat PAN dengan angka lebih kecil 2 persen.

Meski demikian, survei ini menemukan masih ada 15,8 persen yang tidak menjawab atau menjawab tak tahu. Sehingga, ini bisa menjadi undecided voters yang potensial bagi keduanya.

Di sisi lain, PPP dan PAN diketahui kini tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar. Partai Beringin dalam survei ini berada di peringkat ke-3 dengan elektabilitas 11,3 persen.

Survei digelar selama 25 Mei sampai 2 Juni 2022 terhadap 1.200 responden. Survei ini menggunakan wawancara tatap muka terhadap responden berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Survei menggunakan metode multistage random sampling dan margin of error 2,83 persen.

M JULNIS FIRMANSYAH

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus