"Saya Pesimistis, Bisa Tepat Waktu"

Santer terdengar kabar, pemerintah tengah gencar melobi FPP agar bersedia "menukargulingkan" soal netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dengan daerah pemilihan di tingkatkabupaten. Fraksi itu memang paling ngotot mempertahankan prinsip bahwa setiap PNS tak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik (parpol). Karena itu, Jumat kemarin Menteri Dalam Negeri perlu menggelar sebuah pertemuan dengan nama mentereng: "lobi tingkat tinggi". Apa saja isi pertemuan itu? Bagaimana sikap Fraksi Kakbah tentang tiga hal yang masih mengganjal RUU politik? Berikut petikan wawancara wartawan TEMPO I G.G. Maha Adi dengan Drs. Zarkasih Nur, Ketua FPP DPR yang menghadiri pertemuan tersebut.