7 Arahan Prabowo Soal Pertahanan 2022, Bahaya Separatisme hingga Penguatan TNI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan tujuh arahan dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2022 yang digelar di Komplek Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Januari 2022. Rapat ini membahas kebijakan pertahanan negara untuk 2022.

Arahan pertama adalah meningkatkam kesiapan dan profesionalisme pertahanan dan keamanan untuk penanganan terorisme, radikalisme, separatisme, bahaya lain. Termasuk juga di dalamnya bencana alam, bantuan kemanusiaan, dan tugas-tugas misi perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya. "Termasuk ancaman chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive," kata Prabowo dalam sambutannya.

Poin kedua adalah memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan dari negara-negara ASEAN serta negara-negara lainnya. Hal ini dilakukan untuk menciptakan saling percaya, membangun kemampuan pertahanan, dan profesionalisasi TNI. Ini juga diyakinin akan memperkuat industri pertahanan, serta menunjang diplomasi dan kebijakan luar negeri.

"Ketiga, kita harus mewujudkan pembentukan satuan produksi pada satuan-satuan TNI disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas TNI melalui operasi militer perang maupun operasi militer selain perang," kata Prabowo.

Arahan keempat adalah menyiapkan wilayah pertahanan pulau-pulau besar secara mandiri. Hal ini dilakukan dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi, dan sarana prasarana nasional lainnya. Diharapkan pusat-pusat logistik pertahanan akan lebih tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Kelima, kita harus memperkuat coastal missile defence system dan coastal surveillance system untuk melaksanakan pengendalian selat-selat strategis sesuai dengan adanya Alur Laut Kepulauan Indnesia I, II, dan III," kata Prabowo.

Arahan keenam, ia menekankan sinkronisasi penataan ruang pertahanan berupa ruang wilayah pertahanan, rencana rinci wilayah pertahanan, dan kawasan strategis nasional. Bagi Prabowo, hal ini diperlukan untuk kepentingan pertahanan dengan tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota.

Poin terakhir Prabowo menyoroti evaluasi dan perbaikan di seluruh jajaran satuan kerja Kementerian Pertahanan RI dan TNI. "Kita harus berani untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan ruang masing-masing," kata Prabowo.

Baca Juga: Menhan Prabowo Optimistis Kemandirian Alutsista Dalam Negeri