Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Berita Tempo Plus

Main-main Kebijakan DMO

Kebijakan DMO minyak sawit di era Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjadi pintu masuk bagi kasus dugaan korupsi.  

29 Agustus 2022 | 00.00 WIB

Operasi pasar minyak goreng di Pasar Kramat Jati, Jakarta, 3 Februari 2022. Tempo/Tony Hartawan
Perbesar
Operasi pasar minyak goreng di Pasar Kramat Jati, Jakarta, 3 Februari 2022. Tempo/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

JAKARTA — Kebijakan yang mewajibkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri alias domestic market obligation (DMO) minyak sawit mentah (CPO) menjadi pintu masuk bagi kasus pemufakatan jahat yang melibatkan pejabat Kementerian Perdagangan dan sejumlah perusahaan minyak goreng. Awalnya, kebijakan DMO dicetuskan pada Januari lalu sebagai solusi untuk mengatasi kenaikan harga dan kelangkaan stok minyak goreng akibat lonjakan harga CPO global.

Regulasi itu diteken oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan mulai berlaku pada 27 Januari lalu. Melalui regulasi tersebut, Menteri menaikkan besaran DMO dari 20 menjadi 30 persen. Artinya, produsen CPO wajib memasok 30 persen dari produksinya untuk kebutuhan dalam negeri. “Mekanisme DMO berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor,” kata Lutfi kala itu.

Ia menjelaskan, kebutuhan minyak goreng nasional sepanjang 2022 sebanyak 5,7 juta kiloliter yang terdiri atas kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan industri. Kebutuhan rumah tangga diperkirakan 3,9 juta kiloliter, yang terdiri atas 1,2 juta kiloliter kemasan premium, 231 ribu kiloliter kemasan sederhana, dan 2,4 juta kiloliter curah. Sementara itu, kebutuhan industri diperkirakan 1,8 juta kiloliter.

Tak hanya mengatur DMO, Kementerian Perdagangan juga menerbitkan kebijakan domestic price obligation (DPO). Dalam kebijakan itu, harga jual minyak sawit dalam negeri diatur sebesar Rp 9.300 per kg dan sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022. Keputusan ini diharapkan dapat membuat produsen minyak sawit menjual produknya ke produsen minyak goreng sesuai dengan harga acuan sehingga akhirnya produsen dapat menjual minyak ke pasar dengan harga Rp 14 ribu per liter.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Ghoida Rahmah

Bergabung dengan Tempo sejak Agustus 2015, lulusan Geografi Universitas Indonesia ini merupakan penerima fellowship Banking Journalist Academy batch IV tahun 2016 dan Banking Editor Masterclass batch I tahun 2019. Pernah menjadi juara Harapan 1 Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan di 2016 dan juara 1 Lomba Karya Jurnalistik Kategori Media Cetak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021. Menjadi Staf Redaksi di Koran Tempo sejak 2020.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus