Aturan Rumit Hukum Pidana Indonesia

Sejumlah aturan dalam revisi KUHP disebut tak lumrah di negara lain dan berpotensi memperumit dalam penerapan hukumnya. Hanya belasan negara yang masih menghukum warganya lantaran mengkritik dan menghina presiden.

1 Juni 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Aksi mahasiswa menolak rencana pengesahan RUU KUHP di Denpasar, Bali, 2019. Johannes P. Christo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Dibanding KUHP negara lain, ada beberapa pasal dalam regulasi pidana di Indonesia yang dinilai memperumit penerapannya.
Pasal penghinaan terhadap pejabat publik tak banyak diterapkan di banyak negara.
KUHP yang diberlakukan di Indonesia saat ini pada dasarnya merupakan modifikasi dari aturan pidana yang berlaku di Belanda.

JAKARTA – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia disebut-sebut lebih rumit dibanding aturan hukum pidana di beberapa negara lain. Revisi terhadap KUHP yang diinisiasi pemerintah juga dianggap rumit dalam penerapannya lantaran sejumlah substansi rancangan tersebut dinilai tak lumrah.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp

kuhp

revisi-kuhp-kuhap

Egi Adyatama

Bergabung dengan Tempo sejak 2015. Alumni Universitas Jenderal Soedirman ini sejak awal meliput isu politik, hukum, dan keamanan termasuk bertugas di Istana Kepresidenan selama tiga tahun. Kini menulis untuk desk politik dan salah satu host siniar Bocor Alus Politik di YouTube Tempodotco

Edisi 11 Mei 2025