Antisipasi 299, Wakapolri Bantah Kirim Personel Daerah ke Jakarta

TEMPO.CO, Padang - Wakil Kepala Kepolisian RI Syafruddin membantah adanya pengerahan personel Brigade Mobil dari kepolisian daerah lain ke Jakarta untuk mengamankan demonstrasi pada Jumat, 29 September 2017. "Enggak ada itu. Cukup anggota (di Jakarta)," ujarnya setelah menghadiri rapat senat terbuka penganugerahan doktor kehormatan kepada Megawati Soekarnoputeri di Universitas Negeri Padang, Rabu, 27 September 2017.

Syafruddin enggan menjelaskan tentang aksi yang akan digelar 29 September 2017. Ia buru-buru masuk ke mobil dan meninggalkan kampus UNP yang terletak di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Baca:
Ketua MUI Minta Aksi 299 Tak Perlu Dilakukan
Said Aqil Soal Aksi 299: Mumpung Ada yang Membiayai...

Pengakuan Syafruddin berbeda dengan pernyataan juru bicara Polda Jawa Timur dan Polda Riau. Kepolisian Daerah Jawa Timur mengirim lima satuan setingkat kompi (SSK) atau 500 personel Brimob ke Jakarta untuk mengamankan aksi 299. "Kami mengirimkan pasukan sesuai dengan permintaan Mabes Polri," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera, Rabu. Sesuai dengan surat telegram Markas Besar Polri, Polda Jawa Timur diminta mengirim 502 personel Brimob.

Adapun Polda Riau mengirimkan dua SSK atau 200 personel Brimob ke Jakarta. Pengiriman personel Brimob dilakukan melalui Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, pada Selasa, 26 September 2017. "Untuk pengamanan situasi di Jakarta," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo kepada Tempo, Rabu. Guntur menjelaskan, pengiriman personel Brimob itu untuk menambah kekuatan pengamanan aksi demonstrasi yang bakal berlangsung pada Jumat nanti.

Sebelumnya, beredar telegram Kapolri RI kepada Komandan Korps Brimob Polri dan 15 kapolda tentang pengiriman bantuan pasukan Brimob untuk membantu Polda Metro Jaya. Pengiriman ini untuk mengantisipasi konflik sosial sehubungan dengan unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Jumat nanti.

Baca juga:
Ponpes di Yogya Lebih Suka Puasa Sunah Ketimbang Ikut Aksi 299...
Ada Kejanggalan di Foto Sakit Setya Novanto, Ini Jawaban Golkar

Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif menuturkan akan ada sekitar 50 ribu orang dari berbagai elemen yang akan berunjuk rasa menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berbagai organisasi gencar menolak Perpu Ormas menjadi undang-undang.

Perpu itu masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Maarif mengancam, jika ada anggota Dewan yang menyetujui Perpu Ormas menjadi undang-undang, yang bersangkutan akan berhadapan dengan umat Islam.