Djoko, Angket Dan Macan

SAMPAI akhir pekan lalu, Djoko Sudjatmiko (36 tahun) -- anggota DPR dari Fraksi Karya Pembangunan-masih terus menjadi "bintang". Itu berkat pernyataannya awal pekan lalu yang cukup menggemparkan: niat menggunakan hak angket pada kasus Pertamina saat ini dianggapnya manifestasi ketidakpercayaan pada kepemimpinan Soeharto. "Itu namanya sudah teror," kata Sabam Sirait dari F-PDI. Pernyataan Djoko dianggap sekjen PDI ini sebagai usaha menjegal suatu niat yang belum diwujudkan. Beberapa anggota F-PDI dan F-PP bahkan menganggap ucapan itu sebagai usaha adu domba antara parpol dan Presiden. Misalnya yang disuarakan oleh Sjarkawie Basrie dari F-PP. "Ucapan itu mengandung bisa yang ganas, mengundang pemecah belah dan adu domba," ujarnya. Hak angket, kata anggota DPR ini, adalah hak DPR. Melaksanakan angket bukan berarti praduga yang jelek atau buruk sangka pada salah satu pihak. Menurut Sjarkawie, lewat angket ini bisa diketahui dengan pasti apa kesulitan dan kelemahan Pertamina, hingga DPR kemudian bisa menyumbangkan pemikiran dan jalan keluarnya. Ketua F-PP Nuddin Lubis menganggap pendapat Djoko Sudjatmiko "kekanak-kanakan". Ujarnya "Masalah penggunaan hak angket kok dikaitkan dengan manifestasi sikap tidak mempercayai kepemimpinan Presiden Soeharto." Sambung Sabam Sirait: "Tidak boleh ditafsirkan apriori bahwa penggunaan hak angket ini sama dan sebangun anti pemerintah." Kesan umum dari fraksi parpol - F-PDI dan F-PP -- adalah Djoko berusaha mengalihkan topik pembicaraan dari masalah angket menjadi masalah "tidak percaya pada Soeharto." Reaksi dari yang membuat geger, Djoko Sudjatmiko, kalem saja. "Dari pernyataan-pernyataan yang mengecam saya itu, semakin jelas bahwa konstatasi saya benar: niat pengunaan hak angket sekarang ini merupakan manifestasi ketidakpercayaan pada Presiden Soeharto," ujarnya pekan lalu. Ia mendasarkan pendapatnya ini pada komentar banyak anggota dari fraksi parpol yang menganggap masih ada masalah-masalah dalam Pertamina yang disembunyikan pemerintah. "Apa lagi itu namanya kalau bukan tidak percaya," kata bekas pimpinan PMKRI dan KAMI Bandung tahun 1968 ini. Sikap Djoko ini rupanya didukung para rekannya di F-KP. Buntut Akan angket itu sendiri, sampai pekan lalu masih anter suara dari fraksi parpol untuk terus menggunakan hak angket dalam soal Pertamina. Sekalipun jelas F-KP akan menolaknya, F-PDI dan F-PP tetap bersikeras. Rupanya kedua fraksi ini menganggap sikap ini tepat sebagai suatu langkah politis. "Kami tidak menghitung menang atau kalah. Ini untuk rakyat. Dalam soal Pertamina harus ada kejelasan, sedang jawaban pemerintah tidak lengkap. Dengan adanya clearance ini, rakyat tidak akan curiga pada pemerintah dan Pertamina," kata Sabam Sirait. Namun walau suara-suara keras yang keluar, sikap kedua fraksi parpol ini tampaknya berhati-hati. Hingga pelaksanaan angket sendiri tampaknya masih akan memakan waktu lama. Kapan? "Masih terus digodok," jawab Tengku Saleh dari F-PP Konsep usul ternyata belum ada, bahkan pembicaraan antara kedua fraksi pun belum dilakukan. "Yang penting di antara kami sudah ada niat yang sama, " tutur Sabam. Menurut Tengku Saleh, dalam taraf pertama ini sedang diusahakan pendekatan dengan fraksi ABRI dan F-KP. "Agar pada waktunya nanti, usulan kami ini bisa berjalan lancar," ujarnya. Kabarnya, salah satu cara pendekatan yang dipakai adalah dengan berusaha meyakinkan F-KP bahwa jawaban pemerintah 21 Mei lalu tidak berbeda dengan penjelasan pemerintah sebelumnya. Sikap F-KP, dan tentu saja juga F-ABRI, telah jelas bahwa masalah Pertamina belum perlu diangket. Alasannya karena pemerintah sendiri belum tutup buku mengenai masalah ini. Melihat ini, tampaknya usul angket ini tidak akan bakal lolos. Yang paling mungkin adalah terjadinya voting di DPR dengan hasil ditolaknya usul ang ket ini, yang buat fraksi parpol bisa merupakan suatu "demonstrasi sikap politik." Namun melihat sikap F-PDI dan F-PP yang tidak tergesa-gesa, kejadian seperti itu belum pasti akan terjadi. Tampaknya kedua fraksi ini masih menunggu waktu yang tepat. Sekalipun usul angket ini bisa diterima DPR, beberapa anggota F-KP menyangsikan usaha ini akan dapat mengungkap kemelut Pertamina. Alasannya: Masalah Pertamina tidak bisa dilepaskan begitu saja dari masalah kekuasaan. "Saya sangsi apakah mereka yang mengusulkan angket itu tahu bahwa usaha itu seperti memegang buntut macan," komertar seorang anggota F-KP. Buntut atau kepala, seorang pengusul angket itu menunjuk kembali pada ucapan Ketua DPR Daryatmo, yang minta agar dilakukan penyelidikan yang tuntas tentang Pertamina. Tapi barangkali pada tahap ini, yang sudah diberikan pemerintah bisa dianggap "tuntas" sudah .