Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menanggapi derasnya penolakan masyarakat sipil terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Undang-undang yang disahkan oleh DPR pada 20 Maret 2025 itu kini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Komisi bidang Pertahanan DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengatakan legislator tak memasalahkan gugatan masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Politikus Partai Golkar ini mengatakan pengujian yudisial atau judicial review produk undang-undang kepada MK merupakan hak konstitusi masyarakat. “Jadi bila ada yang melakukan judicial review, itu adalah hak mereka,” kata Dave saat dihubungi Tempo pada Ahad, 30 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dave menyerahkan proses konstitusional itu kepada MK. “Tergantung MK yang menilai apakah bisa diterima atau tidak.”
Gugatan terhadap UU TNI datang dari sembilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mereka mengajukan uji materi UU TNI ke MK sehari setelah undang-undang disahkan.
Mahasiswa UI menggugat UU ke MK sebagai wujud penolakan terhadap proses pengesahan revisi UU TNI yang dianggap bermasalah. “Kami ingin menunjukkan kepada pemerintah, masyarakat tetap konsisten melakukan gerakan perlawanan,” ujar Abu Rizal Biladina, kuasa hukum pemohon, pada Rabu, 26 Maret 2025.
Rizal resmi mengajukan permohonan gugatan pada Jumat, 21 Maret 2025. MK meregistrasi gugatan itu dengan nomor perkara 48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025. Rizal bertindak sebagai kuasa hukum pemohon bersama dengan Muhamad. Adapun ketujuh rekannya terdaftar sebagai pemohon gugatan.
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan akan mengajukan judicial review terhadap UU TNI. Direktur Eksekutif Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan pengajuan uji materi itu sebagai koreksi terhadap pengesahan revisi UU TNI yang dinilai bermasalah secara formal dan material.
“Ini kritik atas upaya legalisasi dwifungsi TNI melalui pengesahan revisi Undang-Undang TNI, koalisi akan mengajukan judicial review Undang-Undang TNI,” ujar Ardi, Kamis, 27 Maret 2025.
Foto 
