Aroma Haram Sertifikasi Halal

Pengurusan sertifikasi halal di Majelis Ulama Indonesia ditengarai sarat suap dan pemerasan. Perusahaan asing yang ingin mendapat izin menerbitkan sertifikat halal dari MUI disebut-sebut harus menyetor ke petinggi organisasi kemasyarakatan itu.

26 Maret 2022 | 00.00 WIB

file-icons:telegram

material-symbols:fullscreenPerbesar

Logo Halal MUI di JIExpo, Jakarta, Oktober 2014. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Perusahaan halal Australia, ICCV, diduga memberikan suap melalui donasi pembangunan masjid.
Suap penerbitan izin halal diduga terjadi sejak dulu dan menimpa perusahaan di berbagai negara.
Sertifikasi halal yang tak transparan membuka celah penyuapan dan pemerasan.

BERLUAS hampir setengah lapangan sepak bola, Masjid As Salaam dibangun di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Masjid itu berdiri di atas lahan seluas 3 hektare yang dimiliki oleh bekas Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal, Amidhan Shaberah.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

maruf-amin

majelis-ulama-indonesia-mui

sertifikasi-halal

bpjph

Stefanus Teguh Edi Pramono

Bekerja di Tempo sejak November 2005, alumni IISIP Jakarta ini menjadi Redaktur Pelaksana Politik dan Hukum. Pernah meliput perang di Suriah dan terlibat dalam sejumlah investigasi lintas negara seperti perdagangan manusia dan Panama Papers. Meraih Kate Webb Prize 2013, penghargaan untuk jurnalis di daerah konflik, serta Adinegoro 2016 dan 2019.

Edisi 26 Maret 2022