Kapuspen Klaim UU TNI Batasi Wewenang Tentara dalam Menduduki Jabatan Sipil

 "Itu justru bukan perluasan kewenangan, tapi pembatasan, penegasan. Tentara aktif enggak boleh masuk di luar 14 lembaga yang sudah digariskan tadi," kata dia dalam diskusi lewat Zoom, Selasa, 25 Maret 2025.  

 

Karena itu, ia menegaskan bahwa TNI tidak akan menduduki jabatan yang seharusnya diisi oleh masyarakat sipil. Untuk 14 lembaga yang dimaksud, Kristomei mengatakan penempatan prajurit TNI hanya dilakukan jika ada permintaan dari lembaga tersebut. Setelah itu, Mabes TNI akan menunjuk prajurit yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.  

 

"Tidak ujuk-ujuk kami bisa masuk ke situ. Ada assessment, jadi permintaan dari kementerian atau lembaga kepada TNI. TNI itu menawarkan kepada prajuritnya siapa yang bisa masuk ke sini, yang punya keahlian," ujarnya.  

 

Selanjutnya, jika kemudian ada anggota TNI yang menduduki jabatan sipil di luar 14 lembaga tersebut, Kristomei menegaskan prajurit tersebut seharusnya mengundurkan diri atau pensiun dini dari TNI

 

Sebagaimana dituangkan dalam perubahan Pasal 47 UU, jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif bertambah dari 10 bidang menjadi 14 bidang. Selain ketentuan 14 bidang jabatan sipil tersebut, TNI aktif harus mundur atau pensiun dari dinas keprajuritan.  

 

Ke-14 lembaga yang dimaksud meliputi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan Negara (termasuk Dewan Pertahanan Nasional), serta Kesekretariatan Negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan sekretariat militer presiden. Selain itu, ada Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, serta Badan Search and Rescue (SAR) Nasional.  

 

Lembaga lainnya mencakup Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, dan Badan Keamanan Laut. Sementara itu, posisi di Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer) serta Mahkamah Agung juga termasuk dalam daftar tersebut.  

 

Ketua DPR Puan Maharani akhirnya mengetuk palu pengesahan RUU TNI dalam sidang paripurna yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025. “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” kata Puan dalam sidang paripurna.  

 

Anggota dewan yang hadir pun berteriak, “Setuju,” diiringi ketukan palu Puan.  

 

Hammam Izzuddin berkontribusi dalam tulisan ini.