Pendekatan Pemerintah di Papua Dikritik

SEJUMLAH pegiat hak asasi manusia mengkritik cara pemerintah Indonesia menangani Papua dengan pendekatan keamanan. Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Rivanlee Anandar, menilai dialog dengan masyarakat Papua tak akan terlaksana jika pemerintah terus menggunakan cara represif dan berbasis keamanan. “Diskusi yang egaliter tak akan terjadi bila militer masih hadir di Papua,” katanya di Jakarta pada Rabu, 11 Maret lalu.

Aktivis hak asasi, Veronica Koman, meminta pemerintah mengikuti permintaan rakyat Papua menarik pasukan gabungan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian yang jumlahnya berlebihan. Veronica menilai upaya pemerintah melalui pendekatan kesejahteraan tak terwujud karena tidak ada dialog intensif dengan masyarakat Papua.

Kritik para aktivis itu menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Saat membuka rapat koordinasi pengamanan perbatasan negara di Jakarta, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan opsi menarik tentara dari Papua tak mungkin diambil. “Ditarik sehari saja sudah hancur,” ucap Mahfud.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah juga berupaya menyelesaikan konflik di Papua melalui pendekatan kesejahteraan. Ma’ruf mengklaim pemerintah saat ini berusaha memangkas kesenjangan di wilayah itu dengan membangun infrastruktur serta memajukan perekonomian penduduk lokal.

Sejak Jumat, 28 Februari, hingga Senin, 9 Maret lalu, terjadi tiga peristiwa tembak-menembak TNI dan polisi dengan kelompok bersenjata di Kabupaten Mimika. Satu tentara dan satu polisi tewas. Sekitar 1.500 penduduk sejumlah kampung di Tembagapura, Mimika, mengungsi ke Kabupaten Timika.