Konflik Keraton Solo, Tjahjo: Pemerintah Menyerahkan ke PB XIII

TEMPO.CO, Jakarta - Soal konflik antara keluarga keraton Lembaga Dewan Adat (LDA) dengan Tim Lima bentukan PB XIII, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah sudah menyerahkan kepada Sinuhun Paku Buwana XIII. Dan yang terpenting pihaknya ingin melihat utuh kembali tidak ada masalah apa-apa.

Selain itu, Mendagri juga mengatakan bagaimana merumuskan mengelola Keraton Solo dengan baik dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, sehingga pemerintah akan membantu melalui anggarannya.
Baca : Tingalan Jumenengan Lancar, Sinyal Konflik Keraton Solo Mereda?

"Kami tidak akan masuk dalam internal keraton. Namun, pemerintah akan ikut menjaga kelestarian keraton sebagai cagar budaya," ujar Medagri Tjahjo Kumolo usai mengikuti upacara adat Tingalan Dalem Jumenengan PB XIII di Sasana Sewaka Keraton Kasunanan Surakarta, Sabtu, 22 April 2017.

Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan pemerintah pusat akan merenovasi bangunan cagar budaya keraton antara lain Keputren, Songgo Buwono, dan museum.

"Pemda Surakarta akan memberikan bantuan anggaran untuk pelestarian keraton sekitar Rp 400 juta," kata Rudyatmo, Sabtu, 22 April 2017.
Simak juga : Jumenengan Keraton Solo, Mendagri: Bisa Dongkrak Pariwisata Jateng

KGPH Puger mengatakan putra sentono atau keluarga keraton sudah otomatis menghadiri Jumenengan yang digelar kelender tahunan ini. Tidak perlu menggunakan undangan. "Ada Sentono Dalem yang tidak bisa hadir karena tidak dapat tiket pesawat. Dengan acara jumenengan ini, kemudian tinggal dilakukan penataan ulang di keraton," ujarnya.

Sementara acara upacara Tingalan Dalem Jumenengan PB XIII diawali dengan Raja Sinuhun yang duduk di dampar kencana atau singgasana raja. Dan kemudian dilanjutkan tarian sakral Bedhaya Ketawang oleh 9 penari perempuan yang berdurasi panjang.

ANTARA