Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pembentukan Komando Operasi Habema oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Koops ini dibentuk untuk menyatukan pola operasi TNI dan Polri dalam menangani konflik di Papua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
KontraS menilai, Koops Habema justru akan memperkeruh situasi dan tidak dapat menjamin peristiwa kekerasan serta pelanggaran HAM tidak terus berulang di Papua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Komando Operasi Habema dikhawatirkan justru meningkatkan eskalasi konflik serta ketegangan sosial dan berpotensi menambah jumlah korban baik dari kalangan militer maupun sipil," ujar Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya di kantor KontraS, Jakarta Pusat, pada Senin, 4 Maret 2024.
Berdasarkan catatan Kontras, pada Januari hingga Februari 2024, telah terjadi 7 peristiwa kekerasan di Papua yang menimbulkan 6 korban luka dan 4 korban tewas. Tindak kekerasan tersebut antara lain meliputi penembakan, penyiksaan, serta penangkapan sewenang-wenang. Korban dari peristiwa kekerasan ini adalah warga sipil, bahkan terdapat korban yang masih tergolong anak-anak.
Dimas menilai, jumlah kekerasan yang terjadi di Papua berbanding lurus dengan masih diberlakukannya pendekatan keamanan dan bersenjata melalui operasi militer oleh pemerintah hingga saat ini. Artinya, kata Dimas, pola kebijakan penuntasan konflik tersebut masih menjadi salah satu faktor terus berulangnya peristiwa kekerasan di Tanah Papua.
Menurut Dimas, operasi militer seperti Koops Habema harus dijalankan dengan evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh serta diimbangi dengan upaya dialog dan cara damai. "Untuk itu pendekatan damai dan dialogis perlu dijadikan prioritas dibandingkan dengan pendekatan militer," kata Dimas.
KontraS mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menghentikan operasi militer secara menyeluruh, karena operasi militer terbukti tidak efektif meredam kekerasan dan konflik di Papua. Selain itu, KontraS juga menilai operasi militer yang dilakukan hanya menambah anggaran negara.
KontraS juga meminta DPR dan lembaga negara yang berperan mengawasi untuk melakukan pengawasan pada operasi militer yang dilakukan TNI di Papua. "Tidak ada upaya kritis dari komisi 1 DPR untuk meminta pertanggungjawaban TNI. Kami minta komisi 1 supaya dapat melakukan verifikasi pada Polri dan TNI agar rantai kekerasan tidak terulang," ucap dia.
Panglima TNI Agus Subiyanto sebelumnya menyebut, Koops Habema, yang merupakan singkatan dari 'harus berhasil maksimal', dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua, di mana dalam beberapa tahun terakhir menghadapi gangguan dan serangan dari kelompok pemberontak OPM.
"Program ini khususnya diselenggarakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan konflik di Papua," kata Agus saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024.
YOHANES MAHARSO | ANTARA
Foto 
