Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya, saat ini telah memasuki Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Data terbaru menunjukkan realisasi pendapatan APBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota per 30 April 2024 lebih rendah daripada tahun sebelumnya, turun dari 23 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 21 persen. Meskipun situasi politik dan ekonomi lebih stabil, realisasi APBD belum optimal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Tito menekankan pentingnya realisasi APBD dalam pengendalian tingkat inflasi. Sebab daerah yang kurang optimal dalam merealisasikan APBD cenderung mengalami inflasi tinggi.
Dia menjelaskan belanja pemerintah memiliki dua fungsi utama. Pertama, meningkatkan peredaran uang di masyarakat untuk memperkuat daya beli dan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga rendahnya konsumsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
"Konsumsi rumah tangga merupakan kontributor nomor satu untuk membangun atau membuat angka economic growth, pertumbuhan ekonomi. Kalau konsumsi masyarakat rendah, maka pertumbuhan ekonominya akan rendah,” kata Tito dikutip melalui keterangan resminya pada Senin, 13 Mei 2024.
Fungsi kedua, kata Tito, yakni belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta, terutama di daerah yang mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, realisasi belanja juga perlu mempertimbangkan pendapatan, agar tidak melebihi kapasitas keuangan daerah. “Belanjanya kita harapkan juga tidak jauh dari pendapatan,” imbuh Tito.
Untuk pendapatan, Tito juga berharap realisasi pendapatan APBD pada bulan April-Mei setidaknya mencapai 30-40 persen dari target, baik dari sumber pusat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Foto 
