Momen

Tangerang Selatan
3 Mei 2013 Jalan Kenanga 4, Benda Baru, Pamulang

8-9 Mei 2013
Serpong, Pondok Aren, Ciputat

Disita: Pistol jenis revolver, 20 butir peluru, perhiasan, laptop, telepon seluler, dan uang hasil fa'i sekitar Rp 30 juta.

Bandung
8 Mei 2013 Desa Cigondewah Hilir, Marga Asih, Kabupaten Bandung

Kendal
8 Mei 2013 Desa Tambaksari, Rowosari, Kendal

Batang
8 Mei 2013 Kecamatan Limpung dan Subah

Kebumen
8-9 Mei 2013 Desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun, Kebumen

Serangan ke Ahmadiyah Tasikmalaya

PENGANUT Ahmadiyah di Kutawaringin, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diserbu ratusan orang bertopeng. Pada Ahad dinihari dua pekan lalu, penyerbu melempari masjid dan rumah mereka dengan batu.

Polisi menangkap dua tersangka penyerangan. Menurut polisi, penyerangan dilakukan seusai pengajian warga Ahmadiyah di masjid itu. Tak ada korban jiwa dalam penyerangan tersebut. "Modus serangan mirip yang dilakukan pada masjid itu juga setahun silam," kata Martinus, juru bicara Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo memerintahkan pengusutan peristiwa itu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam temuan sementara investigasinya menyebutkan pelaku penyerbuan bertopeng. Komnas belum bisa memastikan keterlibatan aktivis Front Pembela Islam. "Kami tak terlibat penyerangan," ujar Acep Sofyan, Ketua FPI Tasikmalaya.

Ribuan Calon Legislator Terganjal Tanda Tangan

SEBANYAK 4.701 calon legislator dianggap tak memenuhi syarat. Mereka bisa saja terganjal ikut Pemilihan Umum 2014 jika tidak melengkapi berkasnya. "Mayoritas dari mereka tak melengkapi berkas. Misalnya tak ada tanda tangan, juga tidak lengkap syaratnya," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik pada saat mengumumkan hasil verifikasi calon legislator tahap pertama, Selasa pekan lalu.

Ada 6.208 berkas calon legislator yang diserahkan politikus dari 13 partai peserta Pemilu 2014. Dari jumlah itu, hanya 1.327 berkas calon yang memenuhi syarat. Tak hanya kelengkapan, sebagian calon juga dinilai bermasalah. Tidak ada calon dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia yang lolos. KPU memberi kesempatan kepada partai-partai itu untuk memperbaiki daftar hingga 17 Mei.

Proyek Semrawut E-KTP

MENTERI Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengeluarkan edaran peringatan agar berhati-hati memperlakukan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). "Karena bisa merusak chip data dalam kartu," katanya. Semua instansi juga diminta memiliki alat pembaca kartu paling lambat akhir 2013 karena penggunaan kartu akan diterapkan mulai 2014.

Sejak kebijakan ini dimulai pada Oktober 2011, proyek pengadaannya terlihat semrawut. Dari soal pembahasan anggaran hingga karut-marut kejanggalan tender dan pelaksanaannya. Misalnya target 172 juta e-KTP belum tercapai hingga akhir 2012. Padahal proyek seharga lebih dari Rp 5,8 triliun ini seharusnya selesai secara teknis pada 2013.

Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat akan meminta penjelasan Menteri Gamawan mengenai kesemrawutan proyek ini. Namun pemanggilan itu, menurut Ganjar Pranowo dari Komisi Pemerintahan, dilakukan jika teknologi di e-KTP terbukti tidak sesuai dengan perangkat lain.

Tuntutan Terdakwa Korupsi Quran

JAKSA penuntut umum menuntut dua terdakwa perkara korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama pada 2011, Senin pekan lalu. Zulkarnaen Djabar, anggota Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat, dituntut 12 tahun penjara. Adapun anaknya, Dendy Prasetya, dituntut sembilan tahun penjara.

Selain menuntut hukuman penjara, jaksa K.M.S. Roni meminta majelis hakim mendenda ayah dan anak ini. Zulkarnaen didenda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan, sedangkan Dendy didenda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.

Jaksa menyatakan ayah dan anak ini terbukti bersama-sama menerima komisi Rp 14,39 miliar untuk memenangkan beberapa perusahaan dalam pengadaan barang di Kementerian Agama pada 2011-2012. "Akibat tindakannya itu, negara dirugikan miliaran rupiah," kata jaksa Roni.

Selain proyek pengadaan Quran senilai Rp 22 miliar tahun anggaran 2011, ada proyek serupa pada tahun anggaran 2012 senilai Rp 50 miliar. "Sebagai wakil rakyat seharusnya tidak memanfaatkan jabatannya untuk korupsi," ujar Roni.