Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Australia menghapus penghargaan nasional tahunan untuk penyandang disabilitas. Penghargaan ini biasanya disampaikan setiap 3 Desember, sedangkan pengumuman para nominator sudah dilakukan di akhir tahun sebelumnya melalui Internet.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca:
Jokowi Ditanya Program Prioritas untuk Difabel, Apa Jawabnya?
Penghapusan penghargaan untuk penyandang disabilitas ini mengundang protes dari sejumlah pegiat difabel. Menurut mereka, sebelum menghapus pemberian penghargaan, pemerintah seharusnya membuat pengumumaan lebih dulu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Seorang teman membuka situs mengenai penghargaan ini dan menemukan bahwa penghargaan ini sudah dihapuskan," ujar Christina Ryan, aktivis penyandang disabilitas dari The Disability Leadership Institute seperti yang dikutip ABC News, Jumat 9 November 2018.
Seorang advokat bagi penyandang disabilitas, Sue Salthouse membenarkan bila pemerintah sudah menghapus pemberian penghargaan tahunan kepada penyandang disabilitas. Menurut dia, penghapusan ini akan diganti dengan penghargaan baru yang lebih mengapresiasi keberadaan dan aktivitas penyandang disabilitas.
Hanya saja, dia melanjutkan, hingga kini rencana penggantian tersebut belum juga terwujud. "Pembahasan penghargaan yang tanpa solusi seperti ini justru menurunkan nilai penyandang disabilitas di lingkungan sosial," ujar Sue Salthouse.
Pemerintah Australia melalui Asisten Menteri Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas, Sarah Henderson mengatakan penghargaan untuk tokoh penyandang disabilitas tahunan ini tetap ada. Yang berbeda adalah bentuk dan kategorisasinya diperluas.
Pemerintah tetap memberikan penghargaan nasional tersebut pada 3 Desember 2018 bertepatan dengan hari internasional penyandang disabilitas. Menurut Sarah Henderson, penghargaan bagi tokoh terpilih nantinya berupa dukungan praktis dan dana sosial sebesar USD 30 ribu atau sekitar Rp 440 juta.
Artikel lainnya:
Jokowi Ditanya Program Prioritas untuk Difabel, Apa Jawabnya?