Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto berpeluang merangkul partai politik lain masuk ke koalisi pemerintahannya setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih pada Rabu, 24 April 2024. Dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan akan merangkul semua kekuatan politik jika terpilih menjadi presiden.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Setelah ditetapkan sebagai Presiden terpilih, Prabowo sudah menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang sebelumnya menjadi pasangan mantan Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Menteri Pertahanan itu juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga memastikan Prabowo bakal bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat.
Berikut tanggapan internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai pengusung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 soal peluang Prabowo merangkul partai lain masuk koalisi pemerintahannya.
1. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Irfan Yusuf Hasyim: Ini Sudah Jadi Kebiasaan Pak Prabowo
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Irfan Yusuf Hasyim yang akrab disapa Gus Irfan, menanggapi soal peluang merapatnya Partai Nasdem dan PKB ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, fenomena tersebut sudah menjadi kebiasaan Prabowo.
“Saya kira ini sudah jadi kebiasaannya Pak Prabowo, sudah mendarah daging bahwa beliau selalu berpesan satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Jadi akan berusaha ditambah terus,” kata dia saat dihubungi pada Kamis, 25 April 2024.
Ketika ditanya apakah bergabungnya partai politik di luar koalisi itu bisa mengurangi jatah kursi menteri, Irfan menyebut partainya selalu mendukung langkah Prabowo ke depan.
“Apa yang perlu dikhawatirkan? Kami selalu men-support program-program presiden terpilih Pak Prabowo, tentabg siapa dan bagaimana orangnya enggak penting, yang penting program Pak Prabowo ter-support dan terlaksana di lapangan. Itu aja yang penting,” tuturnya.
2. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono: Demokrat Mendukung untuk Membentuk Koalisi yang Kuat
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan partainya menyerahkan segala keputusan soal Koalisi Indonesia Maju kepada Prabowo.
"Kita serahkan kepada Pak Prabowo karena beliau sebagai presiden terpilih sekaligus menjadi pemimpin koalisi," kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 24 April seperti dikutip Antara.
Sebagai salah satu partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran, ujar dia, Demokrat pada prinsipnya akan memberi dukungan dan masukan yang diperlukan untuk membentuk koalisi yang kuat, bukan hanya di pemerintahan tetapi juga di parlemen.
Dia meyakini Prabowo memiliki perhitungan yang baik untuk mempersiapkan pemerintahan Indonesia ke depan. Namun AHY mengingatkan, dalam koalisi, yang terpenting bukan hanya berapa banyak partai yang bergabung.
"Bahwa sekali lagi bukan besar-besaran koalisi, tetapi juga solid, kompak, setia. Karena dalam perjalanannya kita juga tahu awalnya kompak, kemudian di tengah jalan bisa rontok satu per satu. Inilah sebenarnya yang kita butuhkan stabilitas koalisi. Jadi bukan hanya di awal, bukan hanya di tengah, tetapi juga sampai dengan akhir," tuturnya.
3. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Tidak Masalah
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan partainya tidak memiliki masalah jika ada partai-partai non-KIM yang bergabung ke koalisi setelah penetapan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh KPU. Namun dia tidak menyebutkan secara detail partai-partai yang dimaksud.
Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengungkapkan arahan Prabowo untuk membahas partai-partai yang akan bergabung dalam KIM. Menurut dia, keputusan strategis tersebut akan dibahas setelah penetapan Prabowo sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Secara resmi, memang Pak Prabowo selalu mengatakan setelah proses tuntas. Jadi kami tunggu,” kata Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024.
Zulhas menyebutkan sudah ada pertemuan antara tokoh-tokoh KIM dan perwakilan beberapa partai di luar koalisi. Namun perjumpaan antara mereka terjadi secara informal saja. Dia mencontohkan pertemuan-pertemuan tersebut terjadi di berbagai agenda, seperti acara perkawinan, silaturahmi bertamu, atau karena memang satu kantor.
“Jadi sampai hari ini memang baru ada batas silaturahim. Khasnya kita ini, kan, Indonesia itu silaturahim. Jadi informal,” ucap Menteri Perdagangan Kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu.
SULTAN ABDURRAHMAN | DEFARA DHANYA PARAMITHA | ANTARA
Pilihan editor: Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran
Foto 
