Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons unjuk rasa penolakan program makan bergizi gratis di Papua. Menurut dia, sikap menolak program makan bergizi gratis merupakan hak setiap individu. Dengan hak itu, mereka boleh menolak untuk menikmati makan bergizi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, Hasan meminta, unjuk rasa tidak untuk membatalkan program makan bergizi. Alasannya, ada masyarakat yang ingin menikmati program ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalau mau bilang 'kami engga usah dikasih'. Tidak apa-apa. Tapi kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu menghalangi hak orang lain," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
Selain itu, Hasan berharap penolakan itu tidak berujung pada kekerasan. Sekali lagi dia memberi ruang masyarakat menyampaikan pendapatnya.
"Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan.
Ribuan pelajar di Wamena, Papua Pegunungan, menggelar demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan makan bergizi gratis. Pihak kepolisian memperkirakan jumlah pelajar yang terlibat dalam demo itu berkisar 3.500-an pelajar.
“Demonstrasi ini diikuti oleh pelajar SMP, SMA dan mahasiswa, sudah dimulai sejak pagi tadi,” Kabag Ops Polres Jayawijaya Ajun Komisaris Polisi Suparmanto kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Senin, 17 Februari 2025.
Berdasarkan potongan video yang dilihat Tempo, demonstrasi pelajar tersebut sempat ricuh. Kericuhan terjadi sekitar pukul 09.00 WIT, saat massa bergerak ke arah menara salib yang berlokasi di depan kantor Bupati Jayawijaya. Kericuhan itu berlangsung di Jalan Hom-hom, beberapa ratus meter dari kantor bupati Jayawijaya.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana enggan berkomentar mengenai penolakan makan bergizi gratis di Papua. Menurut dia, penolakan tersebut menyangkut permasalahan lain yang ada di wilayah itu.
"Ini masalahnya sudah lagi bukan masalah program makan bergizi, tapi sudah menyangkut masalah hal yang lainnya," kata Dadan ketika ditemui di Kementerian Desa PDT, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025.
Nandito Putra dan M Raihan Muzzaki berkontribusi dalam tulisan ini.
Foto 
