Soal Perombakan Kabinet, Staf Kepresidenan: Bukan Pragmatisme Politik  

Presiden Jokowi sudah mengantongi menteri-menteri yang kinerjanya buruk.

19 Oktober 2015 | 13.17 WIB

Perbesar

Presiden Joko Widodo melantik enam menteri baru di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Menteri yang diberhentikan adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Maritim Indroyono Susilo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Kepala Kantor Staf Kepresidenan Eko Sulistyo mengaku belum mengetahui soal isu perombakan kabinet menjelang satu tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang jatuh pada 20 Oktober mendatang. Dia mengatakan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

“Kalau memang ada perombakan kabinet, basisnya bukan pragmatisme politik," ucap Eko seusai acara diskusi mingguan forum senator rakyat tentang setahun pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla di Cikini, Jakarta, Ahad, 18 Oktober 2015.

Menurut Eko, perombakan kabinet memang digunakan Presiden sebagai instrumen konsolidasi pemerintah dan bahan evaluasi kabinet. Jadi, apabila ada menteri yang kinerjanya kurang bagus, Presiden bisa saja langsung menggantinya.

Topik Pilihan: Setahun Jokowi-JK

Presiden Jokowi, ujar Eko, sudah mengetahui menteri-menteri yang berkinerja bagus dan buruk. Apalagi, hampir setiap pekan, Jokowi selalu menggelar rapat terbatas. Saat ditanya soal kepastian perombakan kabinet, Eko tak mau menjawab. "Kan, kemarin juga awalnya dari isu," ujar Eko.

Dalam hasil survei yang dibicarakan dalam forum senator rakyat ini, perombakan kabinet dianggap akan memberikan angin baru bagi masyarakat. "Perombakan kabinet yang pertama memberikan harapan baru yang terus berlanjut," tutur mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie M. Massardi.

Selain Eko dan Adhie, turut hadir pula tokoh-tokoh lain, seperti anggota Dewan Perwakilan Daerah, Abdul Gafar Usman, dan aktivis Walhi, Pius Ginting.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI