Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah peristiwa politik dan kebijakan pemerintah mendapat sorotan dari pembaca Tempo dalam beberapa hari terakhir. Misalnya desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengintervensi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak bermasalah ke barak militer.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Polemik kebijakan itu terus menyeruak karena solusi yang dirancang oleh Dedi Mulyadi dinilai tidak efektif dalam mendisiplinkan anak. Ada pula kebijakan di bidang pendidikan berupa bantuan dana untuk guru menyeselaikan perkuliahan, serta nasib program Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah usulan pemakzulannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
1. Prabowo Diminta Hentikan Dedi Mulyadi Kirim Anak Bermasalah ke Barak Militer
Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Aliansi PKTA) mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirimkan siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer. Menurut aliansi anti-kekerasan terhadap anak ini, pendidikan disiplin ala militer bukan untuk anak.
Koalisi tersebut meminta Prabowo untuk menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah ramah anak dalam mengatasi permasalahan siswa yang berperilaku menyimpang.
“Praktik mengirimkan siswa bermasalah ke barak TNI untuk pendisiplinan semacam ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional,” tutur Aliansi PKTA, dikutip dari keterangan resmi pada Ahad, 4 Mei 2025.
Baca berita selengkapnya di sini.
2. Program Bantuan Dana Pendidikan Rp 3 Juta buat Guru
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan program bantuan dana pendidikan bagi guru yang belum menamatkan jenjang sarjana (S1) atau setara diploma 4 (D4) akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025/2026. Kebijakan ini merupakan salah satu dari empat program pendidikan yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2025.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kata Mu’ti, masih dalam tahapan mempersiapkan pelaksanaan program pendanaan pendidikan guru tersebut. ”Program itu akan dilaksanakan tahun ajaran baru, masih dalam persiapan,“ kata Mu‘ti ketika dihubungi pada Ahad, 4 Mei 2025.
Ia menyebut sekitar 12 ribu guru akan menerima bantuan pendanaan ini. ”Minimal 12 ribu, mungkin bisa lebih,“ ujar dia. Masing-masing dari mereka akan mendapat bantuan dana pendidikan Rp 3 juta per semester.
Baca berita selengkapnya di sini.
syarat utama yang harus dipenuhi adalah guru yang mendaftar dipastikan belum menyelesaikan pendidikan.
3. Nasib Program Unggulan Gibran di Tengah Usulan Pemakzulan
Dua program unggulan Gibran berupa "Lapor Mas Wapres" dan "Bantuan Wapres Gibran" ditengarai mandek di tengah usulan pemakzulannya yang digagas oleh ratusan jenderal purnawirawan TNI. Di situs resmi Wakil Presiden, berita Lapor Mas Wapres terakhir kali muncul pada 29 April 2025. Unggahan sebelumnya dibuat pada 17 Desember 2024. Sedangkan Bantuan Wapres Gibran tak terdengar lagi gaungnya sejak awal Desember 2024.
Dalam laporan harian Tempo edisi 4 Mei 2025, dua pejabat pemerintah dan narasumber yang dekat dengan Gibran mengatakan kedua program tersebut dieksekusi tanpa sepengetahuan dari Prabowo. Hal itulah yang diperkirakan menjadi penyebab dari mangkraknya program putra sulung mantan Presiden Joko Widodo tersebut.
Baca berita selengkapnya di sini.
Ervana Trikarinaputri dan Egi Adyatama berkontribusi pada penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Setelah Megawati Meminta Prabowo Jaga Jarak dari Jokowi
Foto 
