Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

TKN Prabowo-Gibran Bungkam soal Penyalahgunaan Kredit BPR di Jawa Tengah yang Diduga Mengalir ke Koperasi Garudayaksa

Beberapa perusahaan yang menerima aliran dana melalui rekening MIA itu di antaranya terafiliasi dengan Koperasi Garudayaksa, didirikan Prabowo.

17 Desember 2023 | 11.41 WIB

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di acara debat perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Perbesar
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di acara debat perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran urung buka suara saat dikonfirmasi ihwal aliran dana kampanye yang bersumber dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di salah satu daerah di Jawa Tengah. Tempo berupaya mengkonfirmasi ke Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Budi Djiwandono, Anggota Dewan Pembina Gerindra Andre Rosiade, serta Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Namun mereka semua kompak tak merespons pertanyaan Tempo.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Adapun Wakil Komandan Tim Golf (Relawan) TKN Prabowo-Gibran, Immanuel Ebenezer atau Noel, menyatakan tidak tahu. “No comment. Saya tidak mengerti,” ujar Noel, Sabtu, 16 Desember 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kader Gerindra, Darori Wonodipuro, juga mengaku tidak tahu mengenai hal itu. “Maaf masalah ini saya kurang menguasai,” kata Darori.

Sebelumnya, PPATK mengungkapkan mengenai dana kampanye untuk Pilpres 2024 dan Pemilu 2024 ada indikasi dari tambang ilegal dan sumber lainnya. Laporan itu sudah diserahkan ke Bawaslu.

Ihwal sumber lainnya itu salah satunya dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di salah satu daerah Jawa Tengah. Pencairan pinjaman yang seharusnya digunakan untuk modal kerja debitur-debitur, namun diduga digunakan untuk kepentingan simpatisan partai berinisial MIA.

Selama 2022-223, total pencairan dari BPR di salah satu daerah di Jawa Tengah ke rekening 27 debitur mencapai Rp 102-an miliar. Dari pencairan pinjaman itu, pada waktu yang bersamaan atau berdekatan dilakukan penarikan tunai. Duit itu lalu disetorkan kembali ke rekening MIA. MIA diduga sebagai pihak pengendali atas dana pinjaman tersebut.

Menurut penegak hukum tersebut, total dana yang masuk ke rekening MIA yang bersumber dari pencairan kredit mencapai Rp 94 miliar. Dari rekening MIA, dana-dana itu dipindahkan kembali ke beberapa perusahaan seperti PT BMG, PT PHN, PT BMG, PT NBM, beberapa individu, serta diduga ada yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara. Beberapa perusahaan yang menerima aliran dana pinjaman melalui rekening MIA itu di antaranya terafiliasi dengan Koperasi Garudayaksa Nusantara. Koperasi Garudayaksa diprakarsai oleh Prabowo Subianto.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyatakan telah menerima surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Masih kami baca, dikaji dulu," kata Rahmat saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu, 16 Desember 2023.

SULTAN ABDURRAHMAN, IHSAN RELIUBUN

Pilihan Editor: Bawaslu Janji Tindaklanjuti Temuan PPATK Jika Ada Tindak Pidana Transaksi Keuangan


Catatan Koreksi:
Artikel ini telah mengalami perubahan pada Selasa 19 Desember 2023 pukul 07.38 WIB.

Sebelumnya pada dua paragraf terakhir tertulis: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyatakan menerima surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal. Selain itu, ada juga pendanaan kampanye yang bersumber dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di salah satu daerah Jawa Tengah.

"Pencairan uang itu diduga digunakan untuk kepentingan simpatisan partai. "Masih kami baca, dikaji dulu," kata Rahmat, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu, 16 Desember 2023.

Diubah menjadi: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyatakan telah menerima surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Masih kami baca, dikaji dulu," kata Rahmat saat dihubungi melalui telepon, Sabtu, 16 Desember 2023.

 

 

 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus