Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -- Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) merupakan pemaksaan terhadap kelas ekonomi tertentu, khususnya masyarakat miskin. Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja mengatakan, kebijakan tersebut menggambarkan potret kepemimpinan coercive power atau kekuasaan yang memaksa dan ancaman. "Itu ide berbahaya sekali. Selain coercive, itu juga eugenika karena menarget dan memaksa pada kelas ekonomi tertentu melalui aplikasi perpesanan pada Kamis, 1 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Elisa berpendapat seharusnya seorang gubernur mengkaji secara mendalam dan mencari tahu akar permasalahan sebelum memutuskan mengeluarkan kebijakan. Menurut dia, alasan Gubernur Dedi menerapkan kebijakan tersebut karena banyak masyarakat miskin yang punya banyak anak adalah tidak berdasar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Karena angka kelahiran juga sudah turun signifikan dalam 50 tahun terakhir dari 5,61 jadi 2,18 sekian," tutur Elisa. Adapun berdasarkan Total Fertility Rate (TFR), rata-rata seorang wanita di Indonesia sekarang melahirkan sekitar 2 anak selama masa reproduksinya.
Sebelumnya Gubernur Dedi Mulyadi berencana menerapkan kebijakan vasektomi atau KB pria sebagai syarat untuk menjadi penerima bansos bagi masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Dia bahkan mengusulkan warga yang bersedia divasektomi akan diberi insentif Rp 500 ribu.
Dedi menuturkan sering dimintai tolong oleh warga untuk membantu biaya kelahiran yang angkanya mencapai Rp 25 juta. Menurut dia, banyak orang tua yang belum bisa bertanggung jawab atas kehamilan, kelahiran, dan pendidikan bagi anak-anaknya.
"Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya, jangan dulu ingin menjadi orang tua dong," kata dia seusai rapat koordinasi di ruang Edelweis lantai 5 Gedung Balai Kota Depok, Jawa Barat, Selasa, 29 April 2025.
Dengan alasan itu, Dedi ingin agar para penerima bansos untuk biaya kelahiran, rumah sakit, listrik, bantuan pangan nontunai, perumahan, beasiswa untuk anak dan lainnya, dikenakan syarat KB pria. "Suami yang ber-KB, sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan, gitu loh," ujarnya.
Vasektomi sendiri adalah prosedur kontrasepsi permanen yang dilakukan pada pria untuk mencegah kehamilan dengan memotong dan mengikat saluran sperma dengan tidak mempengaruhi produksi hormon testosteron, libido, atau kemampuan ereksi. Meski demikian, para laki-laki masih bisa mencapai orgasme dan ejakulasi meski tanpa sperma.
Ricky Juliansyah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor:
