Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan akar konflik di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, karena klaim negara secara sepihak atas tanah ulayat masyarakat. Konflik ini muncul setelah pemerintah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa pembangunan kilang minyak dan petrokimia di sana.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Walhi Sumbar, Wengki Purwanto, menyatakan jika masyarakat telah memiliki memiliki hak kekuasaan hutan tersebut yang dipegang oleh Pemangku Adat. Masyarakat Nagari Air Bangis, menurut dia, telah hidup di sana sejak sebelum Indonesia merdeka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dan sampai saat ini mereka membayar pajak bumi dan bangunan atas kebun-kebun mereka dan bisa di anggunkan ke Bank BRI," katanya saat Konferensi Pers di Sekretariat Nasional Walhi. Sabtu, 23 September 2023.
Sebelumnya Wengki mengatakan jika wilayah administrasi di Nagari Air Bangis seluas sekitar 40 ribu hektare, sementara lahan yang diusulkan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah untuk PSN yang akan digarap oleh PT Abaco Pasifik Indonesia seluas 30.162 hektare.
"Persoalannya, gubernur mengatakan ini susah clear and clean, tapi faktanya itu adalah kawasan pemukiman yang di dalamnya ada fasilitas rumah ibadah, sekolah, wilayah perkebunan warga dan pesisir laut. Inilah yang kemudian menjadi pemicu konflik agraria yang secara sepihak mengkalim tanah masyarakat sebagai kawasan hutan," kata Wengki.
Polisi tangkapi warga karena dianggap menggarap lahan secara ilegal
Wengki juga menyebut jika masyarakat diklaim tidak memiliki izin atas tanah dan disebut ilegal. Alhasil, menurut dia, timbul tindakan represif dari pemerintah terhadap masyarakat.
"Mereka ditangkap dan dipenjara karena berkebun di tanah yang sudah mereka tempati sebelum Indonesia merdeka. Setelah 2 November tahun ini kepolisian menginformasikan akan menangkap petani-petani disana karena dianggap tidak memiliki izin usaha," kata Wengki lagi.
Bahkan, kata Wengki, pemerintah mempermasalahkan jika perkebunan masyarakat masuk dalam kawasan hutan, yang mana secara bersamaan, hutan tersebut masuk ke dalam usulan pembangunan PSN.
"Hanya satu yang dipermasalahkan oleh negara, yaitu wilayah kebun masyarakat yang tidak memiliki izin usaha, padahal disaat yang sama, hutan tersebut menjadi salah satu kawasan usulan PSN dari PT Abaco Pasific Indonesia yang akan membangun Industri Refinery, Petrosea Nikel dan pendukung lainnya," ujarnya.
Dari sana, Wengki mengatakan jika pemerintah hanya menempatkan kedaulatan di tangan pengusaha saja atas konflik agraria ini.
"Bagaimana mungkin hari ini rakyat disingkirkan dengan dalih menduduki kawasan hutan tanpa izin, dan disaat yang sama kawasan hutan utu tengah disiapkan untuk PSN dan kawasan hutan itu yang akan dilepaskan statusnya menjadi kawasan hutan," kata dia.
Sebelumnya, warga Nagari Air Bangis telah melapor masalah pengusiran ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Selasa lalu. Wengki yang ikut dalam pelaporan itu menyatakan setidaknya terdapat 45 ribu warga yang terdampak proyek tersebut. Mereka meminta Komnas HAM mendesak pemerintah agar menghentikan PSN tersebut.
Foto 
