Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hatta: Anggaran Jangan Habis untuk Studi Banding  

image-gnews
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa saat memimpin rapat tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/3). ANTARA/Puspa Perwitasari
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa saat memimpin rapat tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/3). ANTARA/Puspa Perwitasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengkritisi rencana kunjungan kerja Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat ke empat negara Eropa dan Afrika dalam waktu dekat. Sikap Hatta dilatarbelakangi keinginan pemerintah melakukan penghematan anggaran.

"Saya tidak menentang (rencana kunjungan kerja itu). Namun ada logika-logika kita yang bisa dijalankan terkait dengan studi banding," kata Hatta di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 3 April 2012.

Menurut Hatta, jika kunjungan kerja itu dilakukan untuk membahas sebuah produk undang-undang,  kunjungan itu tidak terlalu diperlukan. Soalnya semua hal itu bisa dilakukan lewat Internet. "Kalau untuk menghadiri seminar, (itu) tidak perlu," ujarnya. "Kami melakukan penghematan habis-habisan. Kami harus konsisten."

Meski begitu Hatta mengaku tak mau ikut campur atas rencana Komisi Pertahanan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara. "Silakan saja. Masyarakatlah yang memberikan penilaian," ucap dia.

Tapi, sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Hatta sendiri memilih sikap melarang setiap kementerian yang ingin melakukan studi banding atau kunjungan kerja. "Saya menentang studi banding yang dilakukan kementerian," katanya. "Jangan duit dihabiskan untuk studi banding."

Menurutnya, pemerintah akan melakukan penghematan anggaran besar-besaran. "Mana yang bisa ditunda, ya, ditunda," ujar Hatta. "Yang penting anggaran untuk infrastruktur, belanja modal, harus tetap jalan."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hatta mengatakan anggaran untuk penyelamatan APBN saat ini sudah sebesar Rp 18,9 triliun. "Dan sekarang ini kami akan lakukan penghematan lagi. Kami gencet satu per satu," ucap dia.

Seperti diketahui, Komisi Pertahanan DPR akan mengisi masa reses dengan melakukan kunjungan kerja ke Jerman, Polandia, Afrika Selatan, dan Republik Ceko. Masa reses akan dimulai pada 13 April 2012 besok. Anggota komisi akan dibagi menjadi empat rombongan yang masing-masing akan mengunjungi satu negara selama lima hari.

Kunjungan itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi Pertahanan, terutama ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Sementara kunjungan ke Jerman antara lain ditujukan untuk mencari tahu ihwal tank Leopard yang akan dibeli pemerintah.

PRIHANDOKO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

22 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

23 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

23 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.