Tim Transisi Susun Statuta PSSI, Bersiap Gelar Kongres

TEMPO.CO, Jakarta - Keinginan Kementerian Pemuda dan Olahraga mengubah statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) rupanya hendak diwujudkan secara serius. Tim Transisi, lembaga yang dibentuk Kementerian Olahraga untuk menggantikan peran PSSI yang vakum, kini berfokus membuat fondasi ruang gerak baru federasi sepak bola nasional tersebut. "Tim Transisi tinggal 'finishing touch' pada penyelesaian draf statuta PSSI," kata Gatot S. Dewa Broto, juru bicara Kementerian Olahraga, yang juga Sekretaris Tim Transisi, Rabu, 28 Oktober 2015.

Gatot menuturkan pengubahan statuta atau aturan tak lepas dari rangkaian agenda besar Tim Transisi menggelar Kongres Luar Biasa PSSI. Tim Transisi lebih dulu membuat aturan tersebut untuk menjamin tata kelola organisasi sepak bola yang profesional, transparan, dan kredibel ke depannya. Aturan itu kemudian dijadikan modal pembahasan dalam KLB. "Pada saatnya draf tersebut akan diuji publik untuk saling diperdebatkan," katanya.

Pengubahan statuta PSSI sudah digaungkan Menteri Olahraga Imam Nahrawi saat ditemui di ruang kerjanya pada awal Oktober lalu. Nahrawi menghendaki kewenangan instansinya membina dan mengawasi cabang olahraga juga dipatuhi PSSI. Maklum, statuta PSSI sejak 2009 hanya menyebutkan mereka yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepak bola di Indonesia. Tak ada peran pemerintah yang secara gamblang tertuang di dalamnya.

Keinginan Nahrawi tentu bakal menggembosi independensi PSSI. Namum politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai pemerintah harus punya peran karena PSSI perlu mengedepankan transparansi keuangan, mengikuti aturan main negara, terlepas dari intrik politik, serta masalah hukum. Nahrawi akan mendorong terwujudnya pengubahan statuta ini melalui induk sepak bola dunia (FIFA) yang datang ke Indonesia pada awal November mendatang. "FIFA harus tahu bahwa regulasi yang dibuat federasi kita ini tidak memberi ruang yang jujur pada statutanya," kata Nahrawi saat itu.

Selanjutnya: Ada komunikasi dengan FIFA

Adapun M. Khusen Yusuf, Staf Khusus Kementerian Olahraga, mengatakan instansinya sudah membangun komunikasi dengan FIFA untuk menyiapkan KLB. Ada kemungkinan, kata dia, bakal dibentuk komite normalisasi untuk mensukseskan KLB tersebut. "Ada proses komunikasi dengan FIFA untuk menyiapkan KLB," ujarnya dalam grup Pers Kemenpora. "Tapi saya belum bisa berkomentar lebih jauh," katanya saat dihubungi, kemarin.

Bila demikian, nasib sepak bola Tanah Air bakal mirip pada 2011. Kala itu FIFA membentuk Komite Normalisasi untuk mengambil alih PSSI yang terpuruk di bawah kepemimpinan Nurdin Halid, politikus Golkar. Ini artinya, kursi La Nyalla Machmud Mattalitti, Ketua Umum PSSI, juga bakal goyah. Itulah sebabnya Togar Manahan Nero, kuasa hukum PSSI, menentang langkah Kementerian Olahraga. "Menteri jangan terlalu sombong karena negara ini bukan kerajaan yang bisa mengubah aturan organisasi masyarakat seenaknya," ujarnya kemarin. "Itu akan menimbulkan kemarahan."

Togar mengingatkan bahwa pemerintah bakal kesulitan menggelar KLB karena perhelatan organisasi itu mempunyai aturan baku sendiri. Misalnya, KLB harus didasari kemauan PSSI dan anggotanya. Ia pun meminta pemerintah tak mengakomodasi keinginan politik pihak tertentu yang hendak menggantikan La Nyalla. "Itu jelas akan ditolak PSSI maupun FIFA," ucapnya.

Sama halnya bila Tim Transisi mengubah statuta PSSI, Togar mengatakan statuta organisasinya dibuat mengikuti standar internasional yang dibuat FIFA. Bila pemerintah campur tangan di dalamnya, Togar yakin akan semakin membikin kisruh sepak bola Tanah Air. Pemerintah, kata dia, selayaknya berfokus pada tugas pokoknya menyiapkan infrastruktur keolahragaan yang baik untuk masyarakat.

Togar juga ragu pemerintah bakal menggunakan celah kedatangan FIFA untuk melobi terwujudnya rencana tersebut. Induk sepak bola dunia itu, kata dia, sudah pesimistis terhadap pemerintah karena belum juga merespons surat mereka. FIFA, kata dia, meminta bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada 2-3 November. "Tapi belum ada tanggapan sampai sekarang, padahal waktunya sudah mepet," katanya. "Saya tidak tahu apa FIFA masih mau bertemu Presiden atau tidak."

TRI SUHARMAN